News

Soal Pencopotan Ketua KPU RI, Aziz: DPR Akan Pelajari Duduk Masalahnya


Soal Pencopotan Ketua KPU RI, Aziz: DPR Akan Pelajari Duduk Masalahnya
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin saat menjadi pembicara dalam diskusi Empat Pilar MPR RI di Media Center, Nusantara III, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (7/12/2020). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta seluruh pihak untuk tidak berspekulasi lebih jauh atas putusan Dewan Kehormatan Penyelanggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan Arief Budiman dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Ia mengatakan, DPR akan mempelajari terlebih dahulu putusan, dan mendengar penjelasan DKPP soal duduk permasalahannya dengan transparan.

"Jangan sampai beban kerja KPU dapat terganggu dan terhambat, Terlebih baru saja melaksanakan Pilkada Serentak dan perlu melakukan sebuah evaluasi," kata Azis Syamsuddin, dalam keterangannya yang diterima Kamis (14/1/2021). 

Politisi Golkar itu berharap para penyelenggara pemilu dapat menjadikan sebuah pembelajaran dan evaluasi dari permasalahan ini. Hal itu guna menciptakan pelaksanaan pesta demokrasi yang semakin baik dan meningkatkan kualitas demokrasi.

"Hal ini jangan sampai terulang, permasalahan ini berawal dari perselisihan suara pasangan calon di Kalimantan Barat yang berimbas ke MK dan akhirnya berujung di KPU Pusat," tegasnya.

"Kalau ada suara yang hilang atau penggelembungan, berarti ada yang salah dalam pelaksanaannya" imbuhnya.

Diketahui, Arief dinyatakan terbukti melanggar etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu saat mendampingi Komisioner KPU Evi Novida Ginting menggugat surat keputusan Presiden Joko Widodo ke PTUN Jakarta.

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir, dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU sejak putusan ini dibacakan," kata Ketua DKPP Muhammad saat membacakan putusan dalam sidang DKPP yang digelar pada Rabu (13/1/2021) dan disiarkan secara daring.

Dalam putusan itu, DKPP juga mengabulkan pengaduan dari pengadu sebagian. DKPP memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan.

DKPP juga memerintahkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.[]

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu