News

Soal Pemecatan Evi Novida, Pakar Hukum: DKPP Sudah Benar


Soal Pemecatan Evi Novida, Pakar Hukum: DKPP Sudah Benar
DKPP bacakan putusan 12 perkara pelanggaran KEPP di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (8/7/2020) (Dok. Humas DKPP)

AKURAT.CO, Putusan berupa pemecatan yang dikeluarkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap mantan Komisioner KPU RI, Evi Novida Ginting Manik, dinilai Pakar Hukum dan Tata Negara Universitas Hasanuddin (Unhas), Aminuddin Ilmar, sudah benar.

Pernyataan itu diungkapkan Aminuddin dalam keterangan tertulisnya sebagai saksi ahli Tergugat yaitu DKPP dalam sidang gugatan Evi Novida Ginting Manik di PTUN Jakarta, Senin (13/7/2020).

“Apa yang diputuskan dan ditetapkan DKPP dalam mengadili suatu pengaduan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, menurut pemahaman dan berdasar pada proses yang telah dilakukan DKPP sudah benar adanya,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Selasa (14/7/2020).

Aminuddin mengatakan, DKPP telah menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan aturan yang menjadi dasar putusan tersebut. Serta telah sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik dan bertindak cermat dalam mengadili pengaduan.

Aminuddin menambahkan, putusan DKPP telah sesuai dengan fakta hukum, yaitu Evi Novida Ginting Manik melakukan tindakan tidak sesuai dengan fungsi, tugas dan kewenangannya.

Apalagi, menurut Aminuddin, dalam beberapa putusan DKPP sebelumnya, Evi Novida sudah mendapat teguran keras dan bahkan dia juga sudah pernah diberhentikan dari jabatan sebagai Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Litbang KPU RI.

“Ini mempertegas dan memberi gambaran bahwa yang bersangkutan sudah tidak bisa bertindak secara profesional dan bertanggungjawab dalam menjalankan fungsi dan tugas serta kewenangannya dengan baik dan benar,” ujarnya.

Sebagai informasi, Evi Novida melayangkan gugatan atas Keppres Nomor 34/P. Tahun 2020 yang memberhentikan dirinya secara tidak hormat dari jabatan Komisioner KPU RI ke PTUN Jakarta dengan nomor perkara 82/G/2020/PTUN-JKT.

Keppres itu ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Maret 2020 sebagai tindak lanjut atas putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Evi Novida karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

“Seharusnya, dengan berbagai hukuman yang telah dijatuhkan oleh DKPP sebelumnya dengan sanksi peringatan keras telah menyadarkan penggugat untuk tidak melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang dapat merugikan hak konstitusional seseorang calon anggota legislatif,” kata Aminuddin.[]