News

Soal Pemberian THR Lebaran, DKI Tegaskan Akan Ikut Kebijakan Pusat

Sebab, sejauh ini belum ada keputusan mengenai mekanisme pemberian THR pada Idul Fitri tahun ini.


Soal Pemberian THR Lebaran, DKI Tegaskan Akan Ikut Kebijakan Pusat
Pungu sedang menyodorkan pecahan uang untuk ditukarkan kepada calon pelanggannya di tepi jalan Arteri, Pondok Indah, Jakarta, Selasa (5/6). Ia emngungkapkan telah melakoni aktifitas ini selama beberapa tahun belakangan mendekati hari raya Idul Fitri. Ini dilakukannya untuk memudahkan orang yang ingin membagikan rejeki kepada anak-anak kecil.

AKURAT.CO, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal mengikuti Kebijakan Pemerintah Pusat soal pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) pada karyawan dan buruh yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebab, sejauh ini belum ada keputusan mengenai mekanisme pemberian THR pada Idul Fitri tahun ini.

"Kalau kami, melihat kebijakan dari Pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat sudah ada ketentuannya, nanti kami di wilayah ataupun di daerah akan mensosialisasikan tersebut baik kepada asosiasi maupun kepada federasi," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah ketika dikonfirmasi, Jumat (9/4/2021).

baca juga:

Lantaran belum menerima arahan dari Pusat secara langsung, Andri mengatakan sejauh ini pengusaha dan asosiasi juga belum memberikan usulan terkait THR.  Dia mengaku siap menampung usulan dari para pengusaha soal besaran THR ini, namun dia menegaskan pihaknya tetap berpatokan pada peraturan dari pemerintah pusat. 

"Kalau umpanya masukan usulan dari serikat menyebutkan THR dibayar full. Kalau dari asosiasi seperti kemarin karena memang beralasan kondisi covid masih belum berakhir. Jadi kalau namanya usulan boleh saja, kami dari Provinsi akan menunggu kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kemenaker," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyampaikan imbauan ke perusahaan yang belum memberikan kewajiban THR 2020 kepada pekerja, untuk segera dilunasi. 

Apalagi, kata Azis, Pemerintah mewacanakan pembayaran THR 2021 bagi buruh dan pekerja dengan skema dicicil. Hal tersebut menurutnya akan mempengaruhi daya beli masyarakat khususnya saat bulan suci Ramadan dan hari raya Idul Fitri. 

"Khusus kepada Kementerian Ketenagakerjaan agar membuka ruang diskusi terkait skema pemberian THR tahun 2021. Jangan ini menimbulkan gejolak dan polemik yang berkepanjangan," tegas Aziz.

Menyusul kinerja ekonomi yang lebih baik dibanding tahun lalu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini memperkirakan jumlah perusahaan yang akan mengajukan penundaan pembayaran tunjangan hari raya (THR) tidak akan sebanyak tahun lalu. 

"Terlebih krisis arus kas (cashflow) di perusahaan pun, pada tahun ini, lebih bisa terkelola dengan baik dibanding tahun lalu," katanya.[]

Yohanes Antonius

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu