News

Soal Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP, Ini Tanggapan Jokowi

Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada DPR untuk mempertimbangkan kemungkinan itu.


Soal Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP, Ini Tanggapan Jokowi
Presiden Joko Widodo (BPMI Setpres)

AKURAT.CO, Presiden Joko Widodo merespons polemik masuknya pasal penghinaan presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (RKUHP) yang kini tengah dibahas di DPR.

Dalam pernyataan terkini melalui Menkopolhukam Mahfud MD, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada DPR untuk mempertimbangkan hal itu. 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menceritakan, sebelum menjadi Menkopolhukam dan ada polemik soal perlu atau tidaknya pasal penghinaan kepada presiden, ia telah menanyakan hal itu secara langsung kepada presiden Jokowi. 

"Jawabnya, 'Terserah legislatif, mana yang bermanfaat bagi negara. Kalau bagi saya pribadi (Jokowi), masuk atau tak masuk sama saja, toh saya (Jokowi) sering dihina tapi tak pernah memperkarakan," kata Mahfud, sebagaimana dilansir AKURAT.CO dari akun twiternya @mohmahfudmd, Kamis (10/6/2021). 

Selain sebagai pribadi, jawaban yang sama juga keluar ketika ia ditanya sebagai presiden, kata Mahfud. 

"Jadi menurut Pak Jokowi sebagai Presiden "mau memasukkan atau tidak pasal penghinaan kepada Presiden ke KUHP putusannya terserah pembahasan di legislatif; pokoknya apa yang baik bagi negara", tapi bagi Pak Jokowi sebagai pribadi masuk atau tidak sama saja, sering dihina juga tak pernah mengadu/memperkarakan," tulis pria kelahiran Sampang, Madura itu. 

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bukan untuk membatasi kritik. Dia menyebut, setiap orang termasuk kepala negara memiliki hak hukum untuk melindungi harkat dan martabatnya.

Dia mengungkapkan, pasal ini sebagai penegas batas yang harus dijaga sebagai masyarakat Indonesia yang beradab.

Hal tersebut disampaikan Menkumham Yasonna menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR RI dalam rapat kerja yang berlangsung di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (9/6/2021).

"Bukan berarti mengkritik Presiden salah. Kritiklah kebijakannya dengan sehebat-hebatnya kritik, enggak apa-apa. Bila perlu, kalau tetap tidak puas, mekanisme konstitusional juga tersedia kok,” tutur Yasonna.[]