Ekonomi

Soal Opsi Jakarta Lockdown, Apa Kata Milenial?

Lalu seperti apa sih yang diinginkan oleh para milenial terkait kebijakan PSBB tersebut?


Soal Opsi Jakarta Lockdown, Apa Kata Milenial?
Suasana lengangnya jalan tol Jakarta-Tangerang di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, Jumat (10/4/2020). Sejumlah ruas jalanan di Jakarta tampak lengang pada hari pertama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adapun pelaksanaan PSBB tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dan diturunkan secara rinci di Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Diseas (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Meningkatnya kasus Covid-19 di Indonesia membuat pemerintah akan kembali menerapkan kebijakan lockdown atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga waktu yang ditentukan.

Adapun kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menekan kasus Covid-19 yang kian meroket di Indonesia khususnya di pulau Jawa.

Melihat adanya pengetatan kembali yang akan dilakukan oleh pemerintah, tak sedikit para masyarakat khususnya para kaum milenial menilai perlu adanya kebijakan tersebut namun dengan catatan pembagian BLT, bansos dan insentif tepat sasaran.

Lalu, seperti apa sih yang diinginkan oleh para milenial terkait kebijakan PSBB tersebut?

Faisal (25) yang merupakan salah satu karyawan swasta di Jakarta menyampaikan agar pemerintah seharusnya mengadakan pertemuan terlebih dahulu dengan para pelaku usaha melalui Kementerian/Lembaga terkait. Sebab, dengan adanya kemungkinan PSBB ini tentu yang terkena imbasnya para pengusaha, apalagi para pengusaha kecil di Jakarta.

"Oleh karena itu perlunya pertemuan antara pelaku usaha dengan pemerintah untuk menyusun strategi bersama terhadap kebijakan PSBB tersebut, mungkin bisa bikin Focus Group Discussion gitu. Nah di sana mereka bisa bahas kira-kira kalau memang pelaku usaha ini keberatan dengan kebijakan lockdown seperti awal corona dulu mereka bisa langsung memberikan tanggapan gitu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, ya ibarat simbiosis mutualisme lah," ucapnya saat dihubungi Akurat.co di Jakarta, Selasa (22/6/2021).

Di satu sisi, lanjutnya, pemerintah juga harus tegas. Artinya, jangan terlalu ragu-ragu dalam membuat kebijakan terkait penurunan kasus Covid-19.

"Mereka harus tegas juga, masyarakat Indonesia juga cape kalau dari sisi pemerintahnya aja enggak tegas," jelasnya.

Tak hanya itu, masih kata Faisal, pemerintah pusat juga perlu menjalin komunikasi dengan pemda hingga tingkat terbawah seperti RT/RW. Sehingga kendala ataupun masalah yang dialami masyarakat bisa segera teratasi baik itu dari sektor kesehatannya ataupun sektor ekonominya.

"Sekali lagi dengan catatan, pemerintah harus sigap dan cepat tanggap dalam setiap permasalahan yang dialami terkait dampak pandemi Covid-19 ini, serta berusaha mencari jalan tengah agar Covid-19 bisa teratasi tanpa mengganggu perekonomian bangsa," ucapnya.

Sebab kedua hal tersebut, lanjutnya, menjadi inti permasalahan utamanya. Sehingga harus dipikirkan dengan baik bagaimana caranya agar kedua aspek tersebut tidak menjadi kontradiktif. 

Senada dengan Faisal, Sarah (23) menyampaikan agar rencana kebijakan PSBB ini harus dilakukan dengan benar-benar matang, jadi sudah tidak ada lagi yang namanya miskomunikasi baik dari tingkat pusat, daerah maupun tingkat bawah.

"Sebab kalau yang saya lihat ya, kadang pempus bilang apa pemdanya beda juga, jadi yang tingkat ke bawah ini bingung harus mengikuti arahan yang mana, ya harusnya satu gerbong gitu agar penyampaiannya bisa merata hingga ke bawah," ucapnya kepada Akurat.co.

Kemudian, lanjutnya, pembagian bansos, BLT, dan insentif juga harusnya merata dan tepat sasaran, dari tingkat pusat hingga pemda pun harus melakukan pengawasan dengan ketat. Hal ini agar tidak adanya lagi penyelewengan terkait korupsi bansos baik dari tingkat pemerintahannya itu sendiri maupun tingkat bawah. []