Ekonomi

Soal NIK Jadi NPWP: Jangan Fotokopi KTP! Berikut Penjelasan Kemenkeu

Kemenkeu meminta masyarakat tidak memfotokopi KTP karena itu merupakan informasi yang sangat penting sehingga harus dijaga.

Soal NIK Jadi NPWP: Jangan Fotokopi KTP! Berikut Penjelasan Kemenkeu

AKURAT.CO Staf Ahli Kementerian Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi menekankan, masyarakat harus lebih menghargai dan menjaga Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya masing-masing. Ia juga mengimbau agar semua pihak dapat memberikan masking atau jangan sampai NIK itu telanjang.

"Saya ingin mengimbau baik semua pihak kalau bisa NIK itu tidak telanjang. NIK itu harus di-masking karena ini suatu yang berharga," tegas Iwan dalam Podcast CERMATI dalam Edisi Khusus: NIK Jadi NPWP, Masih Ragu?, siaran langsung dari YouTube DitjenPajakRI, Rabu (10/8/2022).

Baca Juga: Optimisme dan Sikap Waspada Kemenkeu Terhadap Pemulihan Ekonomi Indonesia, Berikut Penjelasannya!

baca juga:

Lebih lanjut, Iwan juga menekankan, "Kalau sekarang kan orang itu tidak menghargai NIK, udah pake KTP elektronik di bank masih difotokopi. Padahal, ini sudah digital tapi kelakukan kita masih tradisional. Kita nggak paham bahwa NIK sangat berharga. Apalagi NIK itu udah bisa masuk ke perpajakan sehingga nilai dari NIK itu jauh lebih tinggi. Ini harus dijaga."

Oleh karena itu, Iwan memberikan solusi dengan cara menggunakan card reader atau dengan face recognition agar NIK tidak terbuka begitu saja. Nantinya, saat data Indonesia makin lebih baik, Iwan menyatakan, NIK akan menjadi common ID. Maka, dengan tidak menjaga NIK secara baik itu akan membahayakan masyarakat itu sendiri.

"Tolong masyarakat jangan sekali-sekali untuk meng-share (menyebarkan) NIK," imbaunya.

Selanjutnya, Iwan menyampaikan bahwa dirinya ingin secara teknologi, NIK diberikan penutup (masking) dengan nomor kartu, alamat e-mail, atau juga dengan pengenalan wajah yang disebut biometrik.

"Dilengkapi dengan itu supaya saat dipakai tidak langsung, dapat digunakan untuk diperjualbelikan. Ini kan bahaya," imbuhnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan terus meningkatkan teknologi dalam mendukung kerahasiaan NIK bersama-sama dengan Dukcapil. "Setahu saya Dukcapil sedang mengembangkan base on NIK di dalam mobile banking," pungkasnya.[]

Lihat Sumber Artikel di Warta Ekonomi Disclaimer: Artikel ini adalah kerja sama antara AkuratCo dengan Warta Ekonomi. Hal yang berkaitan dengan tulisan, foto, video, grafis, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab dari Warta Ekonomi.
Sumber: Warta Ekonomi