News

Soal Konflik di Papua, DPR: KSAD Upayakan Civil Justice, Bukan Act of War 

Bobby Adhityo Rizal menilai KSAD Jenderal Dudung Abdurachman sedang berupaya melakukan pendekatan humanis dalam menyelesaikan konflik di Papua.


Soal Konflik di Papua, DPR: KSAD Upayakan Civil Justice, Bukan Act of War 
Panglima Kodam Jayakarta Dudung Abdurachman saat menikmati hidangan klepon di kantornya. (AKURAT.CO/Badri)

AKURAT.CO Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizal menilai, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman sedang berupaya melakukan pendekatan humanis dalam menyelesaikan konflik di Papua. 

Hal tersebut disampaikan oleh Bobby dalam rangka menanggapi pernyataan KSAD Dudung yang meminta prajuritnya untuk merangkul kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. 

"Ini pendekatan humanis dan memastikan yang dikedepankan civil justice, bukan act of war seperti yang dikhawatirkan," kata Bobby dalam diskusi virtual yang disiarkan melalui kanal YouTube Medcom.id, Jakarta, Minggu (28/11/2021). 

Ia menambahkan, pernyataan Dudung melengkapi UU Tindak Pidana Terorisme(TPT) yang menjelaskan bahwa pemerintah mengambil jalan untuk mengatasi konflik di Papua dengan mengedepankan civil justice. 

Bobby juga menjelaskan, upaya penyelesaian konflik di papua memang terbilang cukup kompleks. Salah satu penyebabnya adalah anggota KKB yang terus beregenerasi secara turun temurun. 

"Selain itu, penyelesaian konflik papua itu sangan kompleks bukan hanya untuk menghabisi separatis. Tapi kalau dilihat dari sejarahnya, anggota KKB ini adalah turun temurun. Artinya apa, dibunuh yang sekarang nanti anaknya jadi lagi. Dan akan terus menerus," tandasnya. 

Meski demikian, Politikus Golkar tersebut menyebutkan, postur pertahanan TNI di Papua masih kurang sekitar 3.000 prajurit. 

"Secara formasi masih kurang 3.000 personel di sana (Papua), kurang. Postur keamanan di Papua itu masih sangat kurang," kata Bobby. 

Bobby menilai, postur pertahanan di Papua mempunyai formasi ideal apabila merujuk pada sebuah lokasi atau demografi. Misalnya, adanya pos militer di setiap 500 meter atau 5 kilometer di setiap wilayah.