Ekonomi

Soal Kemudahan Berusaha, BKPM Klaim Sudah Lakukan Banyak Terobosan


Soal Kemudahan Berusaha, BKPM Klaim Sudah Lakukan Banyak Terobosan
Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong (kiri) saat Konferensi Pers di Jakarta, Senin (30/4) (AKURAT.CO/Aji Nurmansyah)

AKURAT.CO Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan selama ini sudah melakukan banyak terobosan terkait pelayanan memberikan perizinan bagi para investor luar maupun dalam negeri. Adapun dalam prosesnya kini sudah banyak mengadopsi konsep-konsep secara digitalisasi.

Direktur Pengembangan Potensi Daerah BKPM Iwan Suryana mengatakan, sejumlah terobosan pelayanan perizinan lewat layanan digital sudah lebih dulu diterapkan oleh BKPM, bahkan jauh sebelum pemerintah menerapkan One Single Submission (OSS).

Salah satunya adalah tanda tangan persetujuan pemberian izin secara digital, sehingga para investor tak perlu repot-repot lagi kembali untuk mengambil berkasnya di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BKPM.

"Kami sudah banyak lakukan terobosan tentang kemudahan izin yang kita keluarkan. Dengan PTSP lakukan terobosan perizinan, tadinya manual jadi serba online. Terobosan perizinan secara online ini bahkan sebelum kami melakukan OSS, di mana tanda tangan sudah digital. Sekarang, investor tidak harus ambil ke PSTP, tapi kalau sudah digital signature, akan dikirimkan ke email investor," ujarnya dalam acara Diskusi Publik Ombudsman RI di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (11/12).

Ia menerangkan, BKPM selama ini bertugas mengkoordinir perizinan baik PMA maupun PMDN yang sifatnya lintas provinsi. Hanya saja yang menjadi wewenang pemberi izin Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) adalah kementerian yang dijadikan sebagai acuan untuk pemberian izin berinvestasi di Indonesia.

"BKPM engga bisa buat aturan sendiri. Kalau mengenai tata cara, kita yang atur, misal prosesnya berapa lama. Tapi kalau regulasi lainnya, tetap mengacu ke NSPK kementerian," paparnya. 

Seperti diketahui, Indeks ease of doing business/EoDB 2019 yang dirilis oleh World Bank belum lama ini memperlihatkan bahwa kemudahan berusaha di Indonesia masih tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Singapura ataupun Hong Kong.

Indonesia hanya mampu menempati peringkat 73 atau turun satu peringkat bila dibandingkan dengan 2018 yang menempati posisi 72. []