News

Soal Gratifikasi Pimpinan KPK, Ketua Dewas: Lili Akan Diperiksa Pekan Ini

Tumpak menyampaikan akan memanggil Pimpinan KPK tersebut pada pekan ini. 


Soal Gratifikasi Pimpinan KPK, Ketua Dewas: Lili Akan Diperiksa Pekan Ini
Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Tumpak Panggabean di kantornya, Rabu (25/5/2022). (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Panggabean memastikan akan melakukan pemanggilan terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terkait dugaan penerimaan gratifikasi.

Tumpak menyampaikan akan memanggil Pimpinan KPK tersebut pada pekan ini. 

"Iya, minggu ini (pemanggilan Lili)," ucap Tumpak di Gedung Dewas KPK, Rabu (25/5/2022).

baca juga:

Tumpak tidak menjelaskan kapan pastinya Lili akan dipanggil, namun ia membeberkan bahwa kasus ini masih terus berjalan dan masih terus melakukan pemeriskaan terhadap sejumlah saksi yang terkait dalam perkara ini.

"Saya nggak tahu, penyidiknya Bu Albertina. Tapi masih jalan," jelasnya.

"Kita bisa banyak periksanya dari luar, banyak, Pertamina belum," imbuhnya.

Tumpak mengungkapkan akan memberikan informasi lanjutan jika memang nantinya ada perkembangan lebih lanjut terkait kasus ini.

"Nanti pada saatnya kita sampaikan," tandasnya.

Sebelumnya, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

Lili diduga menerima gratifikasi berupa fasilitas untuk menonton MotoGP Mandalika 2022 dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Ya benar ada pengaduan terhadap Ibu LPS," ujar Anggota Dewas KPK, Syamsudin Haris saat dihubungi AKURAT.CO, Selasa (12/4/2022).

Syamsudin mengatakan, Dewas KPK kini tengah mempelajari laporan tersebut. Dewas KPK sudah memanggil sejumlah pihak untuk membawa bukti pemesanan penginapan di Amber Lombok Beach Resort dan tiket MotoGP Mandalika pada Grandstand Premium Zona A-Red.

"Saat ini Dewas sedang mempelajari pengaduan tersebut sesuai prosedur operasional baku yang berlaku di Dewas," ujarnya.

Lili bukan pertama kali dilaporkan ke Dewas KPK. Sebelumnya Lili dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi.

Dalam hal tersebut, Lili terbukti melakukan komunikasi dengan pihak yang berperkara di KPK, yakni Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial, terkait dugaan suap lelang jabatan.

Akibatnya, Dewas KPK menghukum berat Lili dengan memotong 40% gaji pokok selama 12 bulan. Hukuman diperberat lantaran Lili tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya selaku pimpinan KPK.[]