News

Soal Jokowi Tiga Periode, Jansen Minta Pihak yang Punya Wewenang Ubah Konstitusi Segera Bersikap

Jansen Sitindaon menilai upaya Qodari memuluskan Jokowi tiga periode melanggar konstitusi.


Soal Jokowi Tiga Periode, Jansen Minta Pihak yang Punya Wewenang Ubah Konstitusi Segera Bersikap
Jansen Sitindaon (Twitter @jansen_jsp)

AKURAT.CO, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari sukses membuat polemik karena menyerukan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode.

Menyikapi itu, politikus Partai Demokrat Jansen Sitindaon menilai upaya Qodari memuluskan Jokowi tiga periode melanggar konstitusi. Meski begitu, celah bagi Jokowi tiga periode terbuka lebar apabila konstitusi diamendemen.

Oleh karena itu, lanjut Jansen, pihak-pihak yang memiliki wewenang mengubah konstitusi perlu menyatakan sikapnya segera. Selain itu, dia menegaskan bahwa partainya menolak presiden tiga periode.

"Yang punya hak suara mengubah konstitusi soal masa jabatan Presiden adalah partai-partai yang punya fraksi di MPR. Nyatakan saja sekarang sikapnya. Agar para penumpang gelap yang tak punya hak suara ini diam, selesai urusan. Kami Demokrat menolak ini," kata dia sebagaimana dikutip AKURAT.CO dari Twitter @jansen_jsp pada Minggu (20/6/2021).

Jansen mengatakan masa jabatan presiden dua periode adalah hasil koreksi publik atas masa lalu, di mana para perumusnya juga rata-rata masih hidup. 

"Bahkan jika ditelusuri sejarah pembahasan dan perubahan Pasal 7 UUD 45 ini, tidak ada satupun fraksi ketika itu menolak semua sepakat termasuk fraksi TNI/Polri," katanya.

Masih kata Jansen, semakin lama seseorang mendapat kekuasaan maka semakin sewenang-wenang. 

"Sudah terbukti dibanyak praktek, termasuk di Indonesia sehingga konstitusi dikoreksi, semakin lama orang berkuasa akan semakin sewenang-wenang dan tak ada kata puas. Itu maka pengawasan paling efektif bukan “chek and balances” dll, namun dengan membatasi masa jabatan itu sendiri," tuturnya.

Jansen menyebut, usulan koreksi konstitusi demi memuluskan Jokowi tiga periode tidak ada urgensinya.

"Tak ada urgensinya sama sekali selain motif kekuasaan semata niatan ingin mengotak-atik konstitusi, apalagi di masa COVID ini termasuk bagi yang menyuarakannya. Lebih baik dukung pemerintah yang sekarang selesaikan masa jabatannya dengan husnul khotimah, turun terhormat madeg pandito ratu (jika sudah pensiun tempat memohon nasehat)," katanya.

Sebagaimana diketahui, upaya mengusung kembali Presiden Jokowi kembali berkuasa tiga periode pada 2024 mendatang dianggap bukan sesuatu yang tabu. Amandemen konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua kali dinilai bisa diubah.

Ketua Dewan Pembina Komunitas Jokpro2024 M. Qodari menuturkan, di Indonesia amandemen UUD sudah dilakukan tiga kali. Apalagi amandemen yang terkait Pencapresan untuk kali ketiga Jokowi hanya pada pasal tertentu. Tidak menyeluruh. 

"UUD itu sangat biasa diamandemen. Di Indonesia sudah 3 kali, di Amerika lebih dari 25 kali. Jadi, amandemen juga ada aturannya di UUD. Itu bukan barang haram. Bukan tidak boleh. Ada aturannya. Sepanjang (aturannya) dipenuhi, bisa itu," ujar Qodari usai syukuran pembentukan Seknas Jokpro2024, Sabtu (19/6/2021). []