News

Soal Jiwasraya, Kejagung Diminta Segera Panggil Rini Soemarno


Soal Jiwasraya, Kejagung Diminta Segera Panggil Rini Soemarno
Mentri BUMN Rini Soemarno saat memberikan paparan pada diskusi bertema Indonesia Investasi Forum di Nusa Dua, Bali, Selasa (9/10/2018). Acara tersebut mendiskusikan paradigma baru dalam pembiayaan infrastruktur, yang sangat dibutuhkan Indonesia untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi RPJM 2015-2019 sebesar 5%-7%. Sebagai bagian dari event ini, juga akan ditandatangani perjanjian kerjasama 21 proyek infrastruktur pada 12 BUMN senilai total USD13,6 miliar dengan investor lokal dan asing pada 11 (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Rencana Kejaksaan Agung (Kejagung) memanggil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2014-2019, Rini Mariani Soemarno, untuk dimintai keterangan dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya dinilai hanya isapan jempol semata.

Anggota Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, mengungkapkan bahwa hal itu karena sudah memasuki dua bulan persidangan kasus Jiwasraya, Kejagung belum juga memanggil Rini Soemarno. Padahal keterangan Rini Soemarno dianggap oleh Salamuddin sangat penting guna mendapatkan keterangan yang jelas terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya.

“Saya jadi bertanya-tanya, ada apa dengan Kejagung?. Kok enggak berani panggil Rini. Jangan sampai ada kongkalikong,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (29/7/2020).

Sebelumnya, Kejagung berjanji melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi-saksi untuk mengumpulkan informasi terkait kasus Jiwasraya. Salah satu nama yang mencuat dan berpotensi dipanggil adalah Rini Soemarno. Namun hingga kini, rencana pemanggilan Rini Soemarno pun masih belum jelas.

“Rini ini sangat kebal ya, sangat sakti ya, sampai-sampai tak tersentuh hukum,” ujar Salamuddin.

Salamuddin mengatakan, peran Rini Soemarno dalam kasus Jiwasraya tidak bisa dikesampingkan. Apalagi, kasus ini mencuat beberapa hari sebelum masa jabatannya habis. Karenanya, Rini Soemarno harus diperiksa.

“Saya kira, demi persamaan dimuka hukum, Rini harus diperiksa. Kejaksaan nggak perlu lindungi si Rini ini,” katanya.

Salamuddin mensinyalir bahwa Rini Soemarno terlibat dalam skandal Jiwasraya ini. Karena saat menjabat Menteri BUMN pun, Rini Soemarno sudah mengetahui kondisi internal Jiwasraya. Namun, Rini Soemarno membiarkannya sehingga Jiwasraya babak belur seperti sekarang ini.

“Kenapa saat menjabat Meneg BUMN, dia membiarkan ini? Tiga hari sebelum angkat kaki dari BUMN, dia bikin laporan. Saya melihat ada sesuatu di balik laporan Rini Soemarno. Jadi seolah-olah dia pahlawan. Padahal dia mewariskan banyak nasalah,” ungkapnya.

Sebagai menteri, Salamuddin menilai, Rini Soemarno tidak mungkin tidak tahu mengenai apa yang dilakukan Jiwasraya. Pasalnya, kegiatan investasi yang menjadi modus korupsi Jiwasraya melibatkan uang sangat besar. Sehingga, sangat mustahil seorang menteri tidak mengetahuinya.

Salamuddin menegaskan bahwa pemanggilan Rini Soemarno diperlukan semata-mata untuk mencari titik terang kasus Jiwasraya dan seharusnya tidak ada yang perlu disembunyikan lagi.

Sebelumnya, anggota Panja Jiwasraya Komisi III DPR RI Arteria Dahlan, mengatakan perlunya pendalaman terkait peran Rini Soemarno.

“Ini kan (kasus Jiwasraya) laporan dari Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno. Saya minta, perlu pendalaman juga keterangan Bu Rini,” katanya.

Menurut Arteria, keterangan Rini Soemarno sangat diperlukan guna mengungkap motif laporannya itu.

“Kenapa pada saat tidak menjadi menteri, tiba-tiba dia membuat laporan seperti itu. Padahal itu menjadi bagian dari tanggung jawab Rini Soemarno selaku Meneg BUMN,” ujarnya.

Bahkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, meminta Menteri BUMN Erick Thohir membereskan semua warisan kepentingan terselubung dari Rini Soemarno.

"Begitu banyak pekerjaan rumah akibat banyaknya vested interest ketika dipimpin Rini Soemarno,” ungkapnya.[]