News

Soal Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI Minta BK Segera Panggil Dirinya

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi untuk kedua kalinya menantang BK DPRD memanggilnya untuk dimintai keterangan laporan 7 fraksi penolak interpelasi.


Soal Interpelasi Formula E, Ketua DPRD DKI Minta BK Segera Panggil Dirinya
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (AKURAT.CO/Yohanes Antonius)

AKURAT.CO Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi untuk kedua kalinya menantang Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI memanggilnya untuk dimintai keterangan terkait laporan tujuh fraksi penolak interpelasi. Dia bahkan memohon agar BK DPRD DKI segera memanggilnya.

Edi menerangkan, dengan dipanggil, dia punya kesempatan untuk menjelaskan mengapa Paripurna dengan agenda pandangan anggota pengusul hak interpelasi yang dia pimpin. 

"Nah, kalau masalah interpelasi saya minta tolong kepada badan kehormatan DPRD, panggil saya! Panggil saya! Saya mau jelaskan," katanya saat ditemui di Jakarta, kemarin. 

Dia mengatakan, sejak dilaporkan pada Senin, 28 September 2021 lalu hingga kini, BK DPRD DKI tak kunjung memanggilnya. Padahal terhitung sudah 36 hari laporan itu mereka terima. Dia mengaku tak tahu menahu apa masalah yang ada di internal BK DPRD DKI. 

"Belum dipanggil juga sampai saat ini. Saya enggak ngerti kenapa belum dipanggil, tanya BK," katanya. 

Menurut dia, BK DPRD DKI memang tak punya alasan cukup kuat untuk memanggil dan memeriksanya. Sebab, rapat paripurna pada 28 September 2021 itu sah. Sebab direncanakan dan diputuskan dalam Bamus. Apalagi, agenda rapat paripurna itu terkait usulan anggota untuk menggulirkan hak bertanya pada Anies terkait penyelenggaraan event balap mobil listrik Formula E.

"BK enggak boleh manggil tanpa alasan, memanggil ketua dengan dasar apa, saya juga punya alasan. Ini kan audit BPK yang saya tanyakan, hasilnya seperti ini, saya boleh dong bertanya. Kenapa kok kalau bertanya interpelasi menakutkan sekali," ungkapnya. 

Seperti diketahui, bola liar hak interpelasi penyelenggaraan Formula E yang digulirkan fraksi PDIP dan PSI di DPRD DKI tak disambut anggota fraksi lain. Sebanyak tujuh fraksi lain justru menolak hak interpelasi itu. Kini, nasib hak interpelasi itu kian hari kian suram. 

Seiring melemahnya dukungan anggota fraksi lain, konflik politik yang berujung pelaporan Prasetyo ke BK DPRD DKI juga kian hari kian meredup. BK DPRD DKI hingga kini sama sekali belum memeriksa Prasetyo sebagai pihak yang terlapor. []