News

Soal Hak Imunitas Anggota Dewan, Febri Diansyah: Bicara Benar, Bukan Asal Bicara

Febri menjelaskan hak imunitas anggota dewan dibuat agar wakil rakyar berani berbicara dan mendapat perlindungan hukum saat menjalankan tugas.


Soal Hak Imunitas Anggota Dewan, Febri Diansyah: Bicara Benar, Bukan Asal Bicara
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2019) (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO, Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah ikut berkomentar terkait hak imunitas anggota dewan yang hangat dibicarakan saat ini. 

Hak imunitas menjadi pembicaraan setelah aparat kepolisian menghentikan penyelidikan kasus dugaan penghinaan terhadap orang Sunda yang menjerat Anggota DPR RI Arteria Dahlan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, kasus yang menjerat Arteria Dahlan tidak bisa dilanjutkan ke rahan pidana. Hal ini sesuai dengan UU tentang DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur hak imunitas anggota dewan.

baca juga:

Febri menjelaskan hak imunitas anggota dewan dibuat agar wakil rakyar berani berbicara dan mendapat perlindungan hukum saat menjalankan tugas.

Dia berharap penggunaan hak imunitas tidak disalahgunakan. Dia ingin anggota DPR dapat bicara tentang kebenaran, bukan asal bicara.

 "Ingat agar berani bicara benar. Bukan asal bicara!," kicau Febri sebagaimana dikutip Akurat.co dari akun Twitter @febridiansyah, Senin (7/2/2022).

Masih kata Febri, hak imunitas anggota dewan diatur UU MD3 Pasal 24 ayat 1. Di mana  anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

"Perlu saya klir kan, ini bukan terkait orang tertentu. Tapi pemahaman yang tepat tentang Hak Imunitas seharusnya dalam pelaksanaan juga dijalankan dengan mengingat kewajiban sebagai wakil rakyat. Agar Hak Imunitas tidak disalahgunakan atau cenderung berarti kebal hukum saja. Imunitas bukan impunitas," tuturnya.

Polda Metro Jaya menyatakan tidak bisa melanjutkan kasus politikus PDIP tersebut. Hal ini berdasarkan hasil gelar perkara polisi yang menyatakan kasus tersebut tidak memenuhi unsur pidana.

Meski kasus Arteria kandas di kepolisian, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menyatakan, laporan dugaan pelanggaran kode etik Anggota Komisi III DPR RI itu tetap akan diproses.

Namun, untuk sementara waktu proses di MKD juga terhalang imbas merebaknya Covid-19 di lingkungan DPR RI. Sehingga, diberlakukannya lockdown selama beberapa hari yang menyebabkan ratusan orang anggota DPR RI dinyatakan positif.[]