News

Soal Dukungan Jokowi 3 Periode, Politisi Demokrat Sindir Keras Tito Karnavian

Soal Dukungan Jokowi 3 Periode, Politisi Demokrat Sindir Keras Tito Karnavian
Aparatur Desa atau Anggota Asosiasi Pengurus Desa seluruh Indonesia (Apdesi) melakukan aksi di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis, (16/12/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Respons Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian soal gerakan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang menggaungkan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode menuai kritik.

Tito sebelumnya menyebut amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebenarnya tidak tabu karena pernah dilakukan.

Menyikapi itu, Anggota DPR RI Fraksi PKS, Tifatul Sembiring mengatakan bahwa amandemen UUD 1945 memang tidak tabu. Namun, kata Tifatul, mayoritas partai politik tidak setuju jika jabatan Presiden Jokowi bertambah menjadi tiga periode.

baca juga:

"Partai-partai yang tadinya usul tiga periode pun kini dah ragu-ragu," ungkap Tifatul dikutip dari akun Twitternya @tifsembiring, Rabu (6/4/2022).

Tifatul melanjutkan, dalam survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) cuma lima persen yang setuju tentang dukungan masa jabatan presiden.

"Ngapain amandemen? Bisa-bisa jadi "nggak aman nggak demen" boss," guraunya.

Politisi Partai Demokrat, Yan Harahap menilai, pernyataan Tito seperti dikerahkan agar berperan mendukung terjadinya perpanjangan masa jabatan presiden.

"Bertambah lagi ‘pembantu’ Presiden yang seolah dikerahkan agar berperan menjadi ‘tim hore’ 3 periode," sindir Yan Harahap melalui akun Twitternya.

Mantan Kapolri Tito Karnavian merasa tindakan APDESI mendukung Jokowi 3 periode tidak melanggar aturan, khususnya UU Desa. Sebab, status kepala desa bukan sebagai birokrat atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga, tidak ada larangan kepala desa untuk melakukan politik praktis.

Meskipun, perpanjangan masa jabatan itu melanggar konstitusi yang mengatur jabatan presiden dua periode, namun Tito melihat bahwa tidak ada larangan untuk melakukan amandemen UUD 1945.[]