News

Soal Data Ganda Penerima Bansos, Bamsoet Langsung Beri Pesan Penting ke Kemensos dan Anies Baswedan Cs

Bamsoet menyorot surat yang dikirim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Kementerian Sosial mengenai adanya 99.450 data ganda bansos.


Soal Data Ganda Penerima Bansos, Bamsoet Langsung Beri Pesan Penting ke Kemensos dan Anies Baswedan Cs
Ketua MPR Bambang Soesatyo saat menjadi pembicara dalam Diskusi Peluncuran Buku (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyorot surat yang dikirim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada Kementerian Sosial mengenai adanya 99.450 data ganda keluarga penerima manfaat bantuan sosial Covid-19.

Bamsoet meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah komando Gubernur Anies Baswedan mengklarifikasi kebenaran data tersebut, di samping melakukan verifikasi sehingga mendapat data yang valid. Dengan demikian penyaluran bansos kepada masyarakat dapat segera tersalurkan.

"Baru sekitar 907.000 keluarga yang menerima bansos karena terhalang data ganda tersebut," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/8/2021).

Selain itu, Bamsoet berpesan kepada Kemensos untuk terus berupaya membenahi data warga penerima bantuan sosial secara berjenjang, baik dari provinsi maupun pemerintah pusat.

"Meminta Kemensos untuk meningkatkan pengawasan penyaluran bansos yang ditujukan bagi keluarga penerima manfaat, sebagai upaya pemerintah menutup peluang bagi oknum yang memanfaatkan bansos untuk kepentingan diri sendiri," tuturnya.

Bamsoet juga mendesak Kemensos terus berupaya membenahi setiap permasalahan yang terkait dengan bansos baik pada data penerima maupun pada penyalurannya agar tidak menambah kerumitan penyaluran bantuan sosial di masa pandemi.

Sebelumnya, 99.450 keluarga penerima manfaat (KPM) di DKI Jakarta belum bisa menerima bantuan sosial karena terkendala data ganda dari Kementerian Sosial.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari mengatakan Gubernur Anies Baswedan sudah berkirim surat ke Risma. Tujuannya agar mempercepat penyaluran bantuan sosial bagi sebanyak 99.450 itu.

Premi mengatakan, Anies Baswedan meminta kepastian data by name by address dari Kementerian Sosial bagi sebanyak 99.450 warga tersebut.

"Pak Gubernur sudah bersurat kepada ibu Mensos untuk meminta kepastian data by name by adres. Siapa saja yang menerima BST Kemensos sehingga kami lakukan pemadanan data," kata Premi Lasari.

Premi menuturkan, karena itu, uang Bansos ini kemudian ditunda sebelum data tersebut divalidasi.

"Karena masih ada data dobel 99.450 KPM merupakan data doubel dari Kemensos sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data," kata dia.[]