Ekonomi

Soal Bumiputera, Pengamat: Barometer Harus Jelas, Jangan Ke Arah Demutualisasi


Soal Bumiputera, Pengamat: Barometer Harus Jelas, Jangan Ke Arah Demutualisasi
Ilustrasi AJB Bumiputera

AKURAT.CO Pengamat Asuransi Diding S Anwar mengatakan, semua Pempol AJB Bumiputera 1912 adalah semua anggota pemilik perusahaan tanpa terkecuali. Sebagai Pemegang Polis pada usaha bersama sudah terang bahwa AJB Bumiputera berbentuk usaha bersama yang dimiliki oleh pemegang polis sesuai Anggaran Dasar AJBB 1912 pasal 7 ayat 1.

“Dari awal AJB Bumiputera 1912 sudah clear dan clean perusahaan berbetuk Mutual atau usaha bersama yang mana semua Pempol Kedudukannya muthlak tanpa terkecuali punya 2 (dua) posisi otomatis sekaligus”, kata Diding S Anwar pada Kamis, (8/4/2021).

Diding menjelaskan, Kedudukan Pempol yang pertama, Kapasitas Pempol sebagai nasabah yang membeli produk asuransi dengan kewajiban membayar premi dan berhak mendapat klaim benefit produk asuransi dituangkan dalam polis. Kedua Kapasitas Pempol dengan memiliki polis juga sebagai Anggota Pemilik Perusahaan, tanpa terkecuali.

baca juga:

Tambah Diding, prinsip utama perusahaan atau usaha bersama secara universal, yang menjadi ciri khas spesifik Mutual bahwa pemegang polis mempunyai dua kedudukan otomatis. Pedoman Dasar  Prinsip Mutual secara universal, telah tertuang dalam UUD 1945 pasal 33,U U No 2 / 1992 BAB VI pasal 7 ayat (1c), Keputusan MK No 32/PPU-IX/ 2013 ttgl 3 April 2014, UU No 40 / 2014 BAB III pasal 6 ayat (1c, 2, 3), PP No 87 tahun 2019 tentang UBER Pasal 3 ayat (d), pasal 8 s d 13, Keputusan MK pada (14/01).

“Lantas mengapa AD AJBB 1912 th 2011 pada pasal 7 ayat 2 bisa terjadi ada pempol yang dinyatakan sebagai anggota dan ada juga pempol yang non anggota, harusnya tidak boleh ada pengaturan seperti itu. Harus Tegas & Tuntas lebih dahulu tentang pempol ini. Jangan berkelamin ganda”, tambahnya.

Diding menyampaikan, bila kini banyak pempol yang merasa tidak tahu bahwa AJBB 1912 adalah Perusahaan Mutual atau usaha bersama, maka pengurus perusahaan harus meluruskan kembali. Bila tidak diluruskan akan bermasalah & rumit bahkan bisa masuk ke ranah hukum, karena tidak menerapkan keterbukaan kepada masyarakat pempol.

“Tidak terlambat dan tidak ada salahnya mulai dari 0 (Nol) KM memberi tahukan kepada Pempol dan Calon Pempol”, jelasnya.

“Perusahaan atau petugasnya dari awal wajib memberitahu pempol sebagai anggota pemilik uber. Dalam polis yang diserahkan atau dipegang pempol isinya antara lain tertulis menjelaskan bahwa pempol sebagai tertanggung atas produk yang dibeli dengan hak dan kewajiban (premi & klaim) dengan hak dan kewajiban atas keuntungan atau kerugian kegiatan perusahaan, yaitu untung atau rugi sama sama dibagi”, tambahnya.

Ia mengungkapkan, perlu check & recheck bagaimana kini secara de facto atau realitas AJBB 1912 ada Pempol anggota dan pempol non anggota, sejak kapan?

Denny Iswanto

https://akurat.co

0 Comments

Leave a comment

Sorry, you mush first