News

Soal Bebasnya 2 Tersangka KSP Indosurya, Kejagung Beri Penjelasan!

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan, berkas perkara tiga tersangka kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya sampai saat ini belum lengkap.


Soal Bebasnya 2 Tersangka KSP Indosurya, Kejagung Beri Penjelasan!
Tim Inafis dan Puslabfor Polri melakukan pengecekan di gedung Kejaksaan Agung yang terbakar di Jakarta, Senin (24/8/2020). Dalam pengecekan tersebut Polisi mengamankan CCTV yang terletak di sejumlah lokasi sebagai bahan pengembangan penyidikan. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan, berkas perkara tiga tersangka kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya sampai saat ini belum lengkap.

Demikian disampaikan oleh Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menanggapi dikeluarkannya dua tersangka kasus KSP Indosurya dari rumah tahanan (rutan). Kedua tersangka ini diketahui telah menjalani masa tahanan selama 120 hari.

Asal tahu saja, dalam kasus ini, ketiga tersangka ialah Henry Surya selaku Ketua KSP Indosurya, Manajer Direktur Koperasi Suwito Ayub (DPO), dan Head Admin June Indria.

baca juga:

"Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara atas nama Tersangka HS, Tersangka JI, dan Tersangka SA dinyatakan belum lengkap dan belum memenuhi syarat formil dan materiil," kata Ketut dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (26/6/2022).

Ketut menerangkan, berkas perkara ketiga tersangka dikembalikan lagi ke Polri untuk dilengkapi. Ketiga berkas perkara tersangka dikembalikan ke Polri tertanggal Jumat 24 Juni 2022.

Lebih lanjut, ia menerangkan terkait bebasnya ketiga tersangka dari rutan. Menurutnya, kewenangan untuk menahan seorang tersangka baiknya dilakukan secara selektif jika perkara itu masih tahap penyidikan.

"Kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap seorang Tersangka sebaiknya dilakukan secara selektif khususnya apabila perkara tersebut masih tahap penyidikan dalam proses kelengkapan berkas perkara," papar dia.

Bebasnya ketiga tersangka dari rutan, kata dia, tidak bisa mendesak pihak Kejagung untuk menyatakan berkas perkara ketiganya lengkap. Dia memastikan diperlukan kehati-hatian bagi penuntut umum untuk memutuskan perkara tersebut telah lengkap.

"Terkait dengan keluarnya Tersangka demi hukum, dapat disampaikan bahwa hal tersebut tidak dapat mendesak Jaksa untuk menyatakan berkas perkara lengkap (P-21)," ujarnya.

"Dalam penanganan setiap perkara, diperlukan koordinasi dan komunikasi intensif guna mengantisipasi kesalahan yang dapat terjadi dalam penegakan hukum, serta sikap kehati-hatian yang dilakukan dalam penelitian dan menerbitkan P-21 adalah untuk perlindungan korban dan HAM serta meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pembuktian di persidangan," pungkasnya. []