Rahmah

Soal Asrama Haji Digunakan Konvensi Pendeta, Ini Tanggapan MUI

MUI Sulsel Prof Dr Wahyuddin Naro M Hum, menanggapi soal Konvensi Nasional Pendeta Toraja yang digelar 18-21 Mei 2022 di Asrama Haji Sudiang Makassar.


Soal Asrama Haji Digunakan Konvensi Pendeta, Ini Tanggapan MUI
Kantor MUI (MUI.or.id)

AKURAT.CO Ketua Komisi Hubungan Antarumat Beragama (Haub) MUI Sulsel Prof Dr Wahyuddin Naro M Hum, menanggapi soal Konvensi Nasional Pendeta Toraja yang digelar 18-21 Mei 2022 di Asrama Haji Sudiang Makassar.

Menurut Wahyudin, persoalan penggunaan Asrama Haji Sudiang untuk Konvensi Nasional Pendeta Toraja yang berlangsung pada 18-21 Mei 2022, harus dipahami bahwa asrama haji itu merupakan tempat atau sarana yang diperuntukan untuk pelaksanaan pemberangkatan calon jemaah haji dan pemulangan jemaah haji. 

"Penggunaanya tiga bulan dalam setahun," tuturnya kepada muisulsel.com, Rabu (18/5/22) dikutip laman resmi MUI.

baca juga:

Dia menambahkan, asrama haji juga diperuntukkan untuk kegiatan umum berupa pelatihan, seminar dan sebagainya. Karenanya, asrama haji sebagai UPT BLU (badan layanan umum).

"Untuk itu, asrama haji sebagai aset negara/BLU, maka bisa digunakan oleh siapa saja. Berbeda dengan rumah ibadah misalnya masjid maka kita tidak bisa mengijinkannya untuk kegiatan agama lain karena merupakan tempat ritual ibadah," terangnya.

Dia kembali menegaskan, penggunaan asrama haji sebagai BLU dapat menambah pemasukan pendapatan negara atau PNBP di tengah pandemi ini. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 59 Tahun 2018 tentang PNBP, Pengelolaan BMN merupakan salah satu obyek PNBP.

Pengelolaan BMN, kata dia merupakan kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah.

Di mana menurut Pasal 10 UU No.59 Tahun 2018 diatur bahwa tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pengelolaan BMN disusun dengan mempertimbangkan nilai guna aset tertinggi dan terbaik, serta kebijakan pemerintah.

"Kebijakan pemerintah dimaknai dengan memperhatikan antara lain, manfaat sosial dan program pemerintah," kata dia.

Sebab menurutnya, penggunaan asrama haji oleh agama lain juga merupakan bukti nyata program pemerintah tentang moderasi beragama di Indonesia di mana tak sekadar wacana.

"Selain bukti moderasi beragama, ini juga merupakan wujud dari ke-Bhinneka-an dan keberagaman bangsa Indonesia, di mana masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam agama," jelasnya.

"Indonesia telah mengakui adanya enam agama resmi negara sehingga seluruh warga bangsa harus diperlakukan sama dalam melaksanakan kegiatan keagamaannya dan sesuai hukum yang berlaku," imbuhnya. []