Ekonomi

Skenario Terburuk, DDTC Proyeksi Penerimaan Pajak Kurang Rp259 Triliun


Skenario Terburuk, DDTC Proyeksi Penerimaan Pajak Kurang Rp259 Triliun
Ilustrasi Pencatatan Pajak, Perpajakan (Luqman Hakim Naba)

AKURAT.CO Menutup 2019, kinerja pajak Indonesia hampir pasti jauh dari harapan. Realisasi penerimaan pajak hingga Oktober 2019 baru mencapai Rp1.173,89 triliun atau 65,71 persen dari target APBN 2019 yang sebesar Rp1.786,38 triliun.

DDTC Fiscal Research memproyeksikan bahwa dalam situasi yang tergolong ‘normal’ penerimaan pajak sesungguhnya dapat berkisar antara Rp1.361 triliun hingga Rp1.398 triliun. 

"Artinya, penerimaan pajak akan berada di kisaran 86,3 persen hingga 88,6 persen terhadap target sebesar Rp.1577,6 triliun," demikian pernyataan dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Namun, dalam skenario terburuk, DDTC Fiscal Research memprediksi penerimaan hanya akan mencapai 83,5 persen dari target atau shortfall sekitar Rp259 triliun.

Rendahnya penerimaan pajak masih dipengaruhi oleh permintaan global yang menurun sehingga membuat negara yang berbasis ekspor ‘kelimpungan’. Perang dagang bukan lagi ancaman, tapi mulai menjadi kenyataan. 

Imbasnya, global supply chain terganggu. Dengan demikian, ancaman adanya resesi global bukan lagi isapan jempol.

Sayangnya, menurut DDTC, hal ini tidak direspons secara cepat oleh pemerintah pada semester I-2019. 

Faktor pemilu dinilai menjadi alasan. Pemilu yang diadakan pada April secara tidak langsung telah mengurangi ruang improvisasi pemerintah dalam pemungutan pajak. Upaya untuk menghindari kegaduhan dan menjamin kondusivitas situasi politik menjadi tema besar agenda pemerintahan di triwulan pertama 2019.

Selain itu, adanya pemilu membuat perilaku untuk wait and see. Diakui memang benar bahwa masih ada beberapa persoalan fundamental dari sektor pajak di Indonesia seperti tingginya sektor informal, kelembagaan, struktur penerimaan yang rentan goncangan, dan sebagainya tetapi secara singkat kondisi penerimaan pajak 2019 diakibatkan oleh kondisi ekonomi dan situasi politik.

Meski begitu, dalam waktu yang tinggal sebulan, prinsip bahwa upaya berlebihan dalam mengurangi shortfall tidak perlu diutamakan. Artinya, justru jangan sampai mengorbankan kepercayaan dari wajib pajak (orientasi jangka panjang) untuk sekadar mengejar penerimaan (orientasi jangka pendek). 

Hal yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan informasi untuk meningkatkan kepatuhan maupun mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan yang tidak kalah berat baik untuk 2020 maupun selama lima tahun mendatang. Apalagi, pemerintah berencana memberikan sejumlah relaksasi pajak seperti tax allowance, tax holiday dan super deduction tax. []



Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu