Ekonomi

Skema PPN Multi Tarif Dinilai Bakal Memberatkan Pemerintah

Tantangan penerapan skema multi tarif menimbulkan kompleksitas bagi wajib pajak. Adapun pembukuan pajak dan faktur menjadi tidak sederhana.


Skema PPN Multi Tarif Dinilai Bakal Memberatkan Pemerintah
Ilustrasi Pajak (BIMBINGISLAM.COM)

AKURAT.CO Direktur Eksekutif Indef Ahmad Tauhid menilai ada banyak tantangan bagi pemerintah untuk menerapkan skema multi tarif PPN sembako.

Seperti diketahui pemerintah memperkenalkan skema multi tarif untuk PPN dalam draf revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Untuk PPN multi tarif tertuang dalam pasal 7A ayat 2 yang menuliskan bahwa dalam skema ini paling rendah dikenakan sebesar 5% dan paling tinggi 25%. Tarif tertinggi ini akan dikenakan untuk barang super mewah dan tarif 5% untuk barang kebutuhan pokok atau sembako.

Menurut Ahmad, tantangan penerapan skema multi tarif PPN menimbulkan kompleksitas bagi wajib pajak. Adapun pembukuan pajak dan faktur menjadi tidak sederhana.

"Akhirnya sistem self assessment akhirnya menjadi tidak efektif karena pemisahan kelompok konsumen," ujarnya dalam sebuah webinar Jumat (18/6/2021).

Ia juga menyampaikan, akan ada kesulitan dalam audit PPN di mana verifikasi persediaan, pembelian dan penjualan membutuhkan sumber daya dan waktu yang besar karena tarif berbeda.

Lebih lanjut, katanya, pemberlakuan berbeda antar kelompok barang akan menimbulkan sengketa pajak dan insentif. Kelompok barang yang diberikan tarif lebih rendah/tinggi berdasarkan harga, produk impor, atau kebutuhan pokok hingga mewah.

"Potensi salah klarifikasi bisa sangat tinggi, seperti yang mana bahan baku, bahan olahan jadi, atau produk campuran," ucapnya.

Ia juga melihat bakal terjadi tekanan dan lobi-lobi dari kelompok industri, di mana terjadi konsekuensi jumlah barang yang seharusnya dikenakan tarif yang lebih tinggi menjadi lebih sedikit.

"Implikasi terbesar justru penerimaan PPN akan jauh lebih berkurang," ucapnya.

Masalah lainnya seperti klaim atau restitusi menjadi lebih tinggi, karena multi tarif bisa meningkatkan jumlah klaim pengembalian dana yang selanjutnya membebani administrasi perpajakan.

Menurut Ahmad, PPN multi tarif sebaiknya tidak dilakukan, termasuk pada produk sembako namun pengecualian masih bisa dapat dilakukan.

Ia menambahkan, pemerintah harus mendorong PPh. Sebab, pemerintah masih punya banyak ruang dalam mengejar PPh. []

Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co