News

Skema Pengelolaan Kampung Akuarium, Warga Hanya Dapatkan Hak Guna, Tidak Hak Milik

Kampung Akuarium masih menjadi aset milik Pemprov DKI


Skema Pengelolaan Kampung Akuarium, Warga Hanya Dapatkan Hak Guna, Tidak Hak Milik
Tampak suasana pemukiman sementara warga Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Selasa (25/8/2020). Gubernur DKI Anies Baswedan akan membangun kembali rumah susun di kawasan Kampung Akuarium meski kampung tersebut masuk ke dalam zona merah atau area terlarang pembangunan pemukiman warga. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan berbagai skema pengelolaan Kampung Akuarium supaya kelak tidak ada masalah hukum ketika kawasan ini sudah dihuni warga.

Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman DKI Jakarta Suharti mengatakan, Pemprov DKI sudah menyiapkan tiga skema pengelolaan. Tetapi ketiga cara itu punya kelebihan dan kekurang.

Dari tiga tata cara pengelolaan yang disiapkan kata dia, skema yang paling memungkinkan untuk diaplikasikan adalah memberikan hak pakai kepada warga. Sebab kawasan ini masih menjadi aset milik Pemprov DKI.

"Jadi tidak perlu ada pengalihan (aset) tidak ada jual beli aset milik pemerintah. Ini kemungkinan akan lebih memudahkan," kata Suharti dalam sebuah diskusi virtual Kamis (15/10/2020).

Skema ini hanya berbentuk kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan warga setempat. Untuk memuluskan rencana ini maka warga setempat mesti membentuk koperasi sebagai perwakilan.

"Aset jelas masih milik pemerintah, kerja sama lebih cepat karena nanti sudah ada koperasi sebagai wakil masyarakat, status tanah masih milik Pemprov," ujarnya.

Namanya juga kerja sama, Suharti menegaskan bahwa kalau skema ini jadi dipakai maka tidak semua kemauan warga Kampung Akuarium dituruti Pemprov DKI.

"Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dipenuhi tuntutan masyarakatnya," tegasnya.

Opsi kedua pengelolaan kampung Akuarium lanjutanya adalah skema Sertifikat Hak Milik (SHM), atau Hak Guna Bangunan (HGB) dan pengelolaan lahan. Skema ini sebetulnya yang diinginkan warga setempat sebab kawasan ini menjadi milik warga yang menempatinya.