News

SKB 3 Menteri Tentang Pedoman Sementara UU ITE Akhirnya Ditandatangani

Surat Keputusan Bersama (3) Menkominfo, Kejaksaan Agung dan Kapolri terkait pedoman teknis pelaksanaan hukum UU ITE akhirnya resmi ditandatangani.


SKB 3 Menteri Tentang Pedoman Sementara UU ITE Akhirnya Ditandatangani
Menkopolhukam memimpin rapat di kantor Kemenkopolhukam

AKURAT.CO  Surat Keputusan Bersama (3) Menkominfo, Kejaksaan Agung dan Kapolri terkait pedoman teknis pelaksanaan hukum UU ITE akhirnya resmi ditandatangani. Penandatanganan itu dilakukan di Kantor Kemenkopolhukam dan disaksikan langsung Menkopolhukam Mahfud MD, Kamis siang (24/6/2021). 

Usai menyaksikan penandatanganan itu, Mahfud mengungkapkan bahwa pihaknya tetap melaksanakan tugas-tugas kenegaraan meskipun di tengah angka kasus Covid-19 yang sedang meninggi.

Penandatanganan itu merupakan tindaklanjut dari keputusan rapat kabinet internal pada 8 Juni silam. Pada rapat itu diputuskan revisi UU ITE. 

"(Hasil rapat kabinet) yang kedua tentang pedoman implementasi beberapa pasal dalam UU ITE. Pasal 27, 28, 29, dan pasal 36. Tadi udah ditandatangani yang pada prinsipnya ingin merespons pendapat, suara masyarakat bahwa UU ITE itu kerap kali memakan korban karena dinilai mengandung pasal-pasal karet. Shg seringkali menimbulkan kriminalisasi, kadangkala diskriminasi," katanya. 

Pemerintah, kata dia, merespons keluhan masyarakat itu dengan baik. Karenanya, pemerintah menginisiasi revisi UU tersebut dan membuatkan pedoman implementasinya.

Pedoman implementasi itu bakal menjadi pegangan aparat penegak hukum untuk menindak para pelanggar hukum terkait UU ITE. 

"Pedoman implementatif yang kita ditandatangani menteri dan pimpinan lembaga setingkat menteri, kominfo, jaksa agung dan Kapolri tadi sehingga bisa memberikan perlindungan yang lebih maksimal bagi masyarakat," ungkapnya. 

Dia mengatakan, penyusunan pedoman implementatif itu telah mendengar masukan dari berbagai pihak. Baik dari kepolisian, kejaksaan agung, masyarakat, LSM, akademisi, korban UU ITE, pelapor UU ITE. Sehingga dengan begitu, diharapkan pedoman itu telah disusun 

 "Semuanya sudah diajak diskusi dan inilah hasilnya. Nah nanti tentu suara-suara atau aspirasi masyarakat masih bisa diteruskan nanti ketika sudah dibahas di DPR atau sedang diolah di Kemenkumham. Prosedurnya memang harus begitu," katanya.