News

SKB Pedoman Tafsir UU ITE Jadi Pedoman Penyelesaian Kasus di Luar Pengadilan

SKB tiga menteri yang ditandatangani bersama Jaksa Agung dan Kapolri


SKB Pedoman Tafsir UU ITE Jadi Pedoman Penyelesaian Kasus di Luar Pengadilan

AKURAT.CO  Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan, SKB tiga menteri yang dia tandatangani bersama Jaksa Agung dan Kapolri merupakan sesuatu yang perlu dilakukan.

SKB tiga menteri itu diterbitkan untuk menguatkan ketentuan peradilan pidana sebagai jalan akhir penyelesaian kasus hukum, terutama yang terkait dengan UU ITE. 

Pernyataan itu disampaikan Johnny usai mengikuti kegiatan penandatanganan SKB di kantor Kemenkopolhukam, Kamis (24/6/2021). 

"Hal ini perlu dilakukan untuk menguatkan posisi ketentuan peradilan pidana sebagai ultimum revidium. Atau pilihan terakhir dalam menyelesaikan permasalahan hukum," ujarnya. 

Dia mengatakan, pedoman implementasi yang dia tandatangani bersama Jaksa Agung dan Kapolri itu, kata dia, berisi penjelasan tekhnis terkait pasal-pasal yang selama ini dinilai sebagai pasal karet dalam UU ITE. Misalnya Pasal 27, 28, 29, dan pasal 36. 

"Pedoman implementasi ini berisi penjelasan terkait definisi SARA dan keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya terhadap pasal-pasal yang sering menjadi sorotan masyarakat," ujarnya. 

Dia menambahkan, pedoman penerapan tersebut merupakan lampiran dari SKB yang telah ditandatangani itu. Lampiran itu mencakup delapan substansi penting pada pasal-pasal dalam UU ITE.

Sebelumnya, Surat Keputusan Bersama antara Menkominfo, Kejaksaan Agung dan Kapolri terkait pedoman teknis pelaksanaan hukum UU ITE akhirnya resmi ditandatangani. Penandatanganan itu dilakukan di Kantor Kemenkopolhukam dan disaksikan langsung Menkopolhukam Mahfud MD, Kamis siang (24/6/2021). 

Usai menyaksikan penandatanganan itu, Mahfud mengungkapkan bahwa pihaknya tetap melaksanakan tugas-tugas kenegaraan meskipun di tengah angka kasus Covid-19 yang sedang meninggi. Penandatanganan itu merupakan tindaklanjut dari keputusan rapat kabinet internal pada 8 Juni silam. Pada rapat itu diputuskan revisi UU ITE. 

"(Hasil rapat kabinet) yang kedua tentang pedoman implementasi beberapa pasal dalam UU ITE. Pasal 27, 28, 29, dan pasal 36. Tadi udah ditandatangani yang pada prinsipnya ingin merespons pendapat, suara masyarakat bahwa UU ITE itu kerap kali memakan korban karena dinilai mengandung pasal-pasal karet. Shg seringkali menimbulkan kriminalisasi, kadangkala diskriminasi," katanya. 

Senada dengan tujuan adanya SKB, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun menegaskan pihaknya akan mengedepankan edukasi dalam penanganan kasus UU ITE.

"Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif," ungkap Jenderal Sigit.[]