News

Siswi Nonmuslim Dipaksa Pakai Jilbab, Wapres: Tidak Benar dari Aspek Keagamaan 

Ma’ruf Amin menilai pemaksaan menggunakan jilbab bagi siswi nonmuslim di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat tidak dibenarkan.


Siswi Nonmuslim Dipaksa Pakai Jilbab, Wapres: Tidak Benar dari Aspek Keagamaan 
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyambut kelahiran cucu ke-25 lewat video call (Instagram/kyai_marufamin)

AKURAT.CO, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menilai pemaksaan menggunakan jilbab bagi siswi nonmuslim di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat tidak dibenarkan. 

“Agama juga mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Karena itu, memaksakan aturan paksa untuk nonmuslim memakai jilbab saya kira itu dilihat dari aspek kenegaraan juga tidak tepat, tidak benar, dan dari keagamaan juga tidak benar,” kata Wapres dalam keterangannya, Kamis (3/2/2021).

Wapres mengakui bahwa isu intoleransi antar umat beragama memang bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Kata dia, isu intoleransi lebih sering terdengar dari tingkat lokal. Atas dasar ini, pemerintah mengambil sikap tegas karena mengganggu prinsip kebhinekaan di level nasional. 

“Ketika itu menjadi fenomena dan masalah yang bersifat nasional dan mengganggu prinsip kebhinekaan, mengganggu soal toleransi, pemerintah mengambil langkah,” tegasnya.

Di sisi lain, diketahui alasan keharusan penggunaan jilbab tersebut merupakan wujud dari bentuk kearifan lokal dalam menunjukkan pembauran antara kaum mayoritas dengan minoritas. Namun, Wapres menilai kebijakan tersebut tidaklah tepat.

“Kearifan lokal itu tentu juga harus memperhatikan pemahaman dari masing-masing pihak. Menurut saya kebijakan tersebut tidak tepat dalam sistem kenegaraan kita, kecuali untuk Aceh yang memang memiliki kekhususan yang diatur dalam kewenangan-kewenangan tertentu,” nilai Wapres.

Menurut Wapres, Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama) terkait Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan Sekolah Negeri Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, yang mencantumkan keharusan pemerintah daerah dan kepala sekolah mencabut aturan terkait penggunaan atribut keagamaan di lingkungan sekolah negeri, merupakan langkah tepat untuk menjaga toleransi antar umat beragama di Indonesia.

“SKB Tiga Menteri yang menetapkan tentang cara bagaimana berpakaian itu diatur di sekolah negeri, saya kira itu tepat sekali,” ucap Wapres.

Lebih jauh, aturan SKB Tiga Menteri tersebut merupakan upaya pemerintah untuk dapat menjaga keutuhan bangsa melalui tata cara yang tidak mencederai toleransi dan menjaga kebhinekaan.

Arief Munandar

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu