News

Singgung Big Data Luhut, Ketua DPD RI Langsung Beri Pesan ke Pemerintah

Singgung Big Data Luhut, Ketua DPD RI Langsung Beri Pesan ke Pemerintah
Ketua DPD RI AA Lanyalla Mattalitti (tengah) bersama Anggota DPD Tamsil Linrung (kiri) dan Politisi Abdullah Hehamahua saat menghadiri audensi antara Ketua DPD dengan Poros Nasional Kedaulatan Nasional di Ruang Nusantara V, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD,Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dengan tegas meminta pemerintah fokus menyelesaikan masalah-masalah ekonomi.  Ia juga meminta pemerintah menghentikan semua pernyataan terkait isu-isu inkonstitusional yang membuat gaduh.

LaNyalla menyampaikan hal itu saat Public Expose Big Data DPD RI, Kamis (14/4/2022), di Jakarta.

"Kesimpulan yang kita dapat dengan merujuk pada tren dan perkembangan serta dinamika dalam masyarakat melalui analisis big data, DPD RI secara objektif mengingatkan pemerintah agar fokus pada menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi," katanya.

baca juga:

"Pemerintah juga harus meninggalkan atau menghentikan semua pernyataan terkait isu-isu yang in-konstitusional, seperti penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden," tegas LaNyalla.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu mengatakan, Public Expose Big Data DPD RI ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. 

"Setiap badan publik, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memberikan informasi ke publik di ruang terbuka, wajib membuka datanya apabila diminta," katanya. 

LaNyalla juga mengutip Pasal 11 UU Nomor 14 Tahun 2008. Terutama poin 1 yang menyebut, Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat. 

"Di poin 1 F disebutkan, hal itu meliputi informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum," katanya. 

Ditegaskannya, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala.