News

Sinergitas Pers dan Polri Penting Untuk Bangun Kepercayaan Publik

Penting bagi kedua pihak untuk saling memahami peran dan cara kerja masing-masing


Sinergitas Pers dan Polri Penting Untuk Bangun Kepercayaan Publik
Diskusi daring PFI bersama Polisi

AKURAT.CO Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengungkapkan bahwa keberhasilan Polri selama ini dalam melakukan penegakkan hukum, tidak pernah lepas dari campur tangan pers. 

Oleh karenanya, ia menilai bahwa dalam proses penegakkan hukum diperlukan juga peran pers untuk menyampaikan informasi-informasi yang penting kepada masyarakat.

“Dua puluh persen keberhasilan karena personilnya sendiri, 20 persen dari keorganisasian, dan 60 persen karena publikasi rekan-rekan pers. Sehingga secara jujur Polri melihat posisi yang strategis dari pers. Sehingga menjadi sesuatu yang tidak mungkin dijauhkan oleh Polri,” kata Rusdi dalam sebuah acara diskusi bertema 'Sinergitas Pers dan Polri' yang digelar pada Sabtu (8/5/2021) malam dalam memperingati hari kebebasan pers dunia. 

Berbicara tentang sinergitas, kata Rusdi, di dalamnya terdapat kerja sama yang produktif dan kemitraan yang humanis antara pers dengan polri. Alumnus Akademi Kepolisian 1991 itu menyebut, membutuhkan beberapa kiat untuk menumbuhkan harmonisasi itu. 

Pertama, menumbuhkan rasa saling percaya antara insan pers dan Polri yang dibangun dengan melakukan etika profesinya secara bertanggung jawab. 

“Ketika masing-masing dilaksanakan saya yakin sinergitas itu akan terbangun,” imbuhnya.

Kedua, memegang teguh kesepahaman yang dibuat. Rusdi menyebut, antara Polri dan dewan pers sudah memiliki nota kesepahaman yang ditandatangani. Berisi tentang koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakkan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.

Ketiga, insan pers dan Polri harus dapat menahan emosi. 

“Ini sangat penting. Karena bagaimana pun pers maupun Polri sebagai manusia, makhluk yang unik. Dalam bekerja di lapangan, pasti ada kesalahpahaman. Namun, kita bisa selesaikan secara beradab,” tandas Rusdi.

Polri juga membuat sejumlah program untuk mendekatkan diri dengan pers. Di antaranya, media visit, coffee morning di Mabes Polri, dan talkshow bekerjasama dengan televisi swasta nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Media Universitas Airlangga Surabaya, Rachmah Ida menilai konsep kebebasan pers berbeda-beda di setiap negara. Hal ini menyesuaikan dengan iklim politik dan rezim yang berkuasa di negeri masing-masing.

Di Indonesia sendiri kebebasan pers sudah tertulis di Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan tercantum di Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28, bahwa kebebasan itu adalah hak segala bangsa, hak setiap orang masyarakat.

“Di Indonesia berkali-kali menyatakan pers kita bebas. Tapi nyatanya, secara praktik kebebasan itu selalu diterjemahkan secara sepihak oleh rezim yang berkuasa. Kebebasan pers tidak pernah ketemu antara insan pers dengan rezim politik yang berkuasa,” kata Ida.

Meski demikian, kebebasan itu bukan tanpa aturan,namun kebebasan untuk menyuarakan kepentingan publik, bukan kepentingan ekonomi, politik, dan perusahaan media.Lebih lanjut, sinergitas itu berarti harus ada tiga aspek. Pertama, adalah kesepahaman yang sama atau mutual understanding. 

Termasuk antara pers dan Polri. Polri harus membuka informasi dan kesempatan kepada pers untuk melakukan investigasi jurnalistik. Ini diperlukan supaya ketika itu dilaporkan, publik tidak misleading dengan informasi yang keliru. Selain itu wartawan juga harus memahami cara kerja Polri. Tidak etis ketika memberitakan suatu perkara yang penyidikannya belum tuntas. 

“Wartawan tidak boleh mengupas sampai detil. Karena takutnya pers atau media justru akan menjadi hakim untuk menjustifikasi,” ucap Ida.

Sekretaris Pewarta Foto Indonesia (PFI) Palu M Taufan SP Bustan memaknai, kebebasan pers adalah yang tidak mencederai kepentingan publik dan tidak melanggar hak asasi warga negara, sesuai dengan sistem demokrasi Indonesia.

Wajar bila kemudian identik dengan kebebasan masyarakatnya untuk berekspresi menyuarakan pendapat. Begitu pula untuk pers juga diberikan kebebasan untuk melaksanakan kerja‐kerja jurnalistiknya.

“Meski demikian, pers tidak boleh semaunya dalam hal penyampaian informasi. Oleh karena itu, penting pers untuk selalu taat kepada dua UU. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan kedua UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran,” jelas Taufan.

Sinergitas pers dan Polri tidak hanya untuk membangun kepercayaan terhadap publik. Lebih dari itu, kemitraan pers dan Polri harus dilakukan dengan benar dan baik. Sehingga tidak terjadi arogansi Polri yang diterima pekerja pers.

“Karena fakta sampai hari ini, tindakan intimidasi bahkan sampai tindakan kekerasan masih dilakukan Polri kepada pers. Kami di PFI Palu mencatat ada dua kasus paling kejam di 2019 dan 2020,” ungkapnya.[]

Bayu Primanda

https://akurat.co