News

Sindiran Pacul ke Mahfud: Menteri Koordinator atau Menteri Komentator?

Pacul mempertanyakan tupoksi Mahfud yang seolah-olah mendahului kepolisian saat berkomentar mengenai penetapan tersangka.

Sindiran Pacul ke Mahfud: Menteri Koordinator atau Menteri Komentator?
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul saat memberikan keterangan di ruang Fraksi PDIP, kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (12/7/2022). Bambang Pacul mengungkapkan bahwa ada kejanggalan dalam kasus yang terjadi di internal Polri soal penembakan yang dilakukan Bharada E kepada Brigadir J. Kejanggalan itu, dikatakan Pacul, yakni bagaimana bisa sesama abdi negara bisa kontak senjata. AKURAT.CO/Sopian (Sopian)

AKURAT.CO, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyindir balik pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD yang menyebut DPR pasif dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. 

Pacul mempertanyakan tupoksi Mahfud yang seolah-olah mendahului kepolisian saat berkomentar mengenai penetapan tersangka.

"Tersangka belum diumumkan dia sudah ngumumkan dulu. Apakah yang begitu itu jadi tugas Menkopolhukam? Saya bertanya sebagai Ketua Komisi III, apakah itu masuk di dalam tupoksi menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan? Koordinator lho bukan komentator. Menteri koordinator bukan menteri komentator, " kata Pacul kepada awak media, Rabu (10/7/2022). 

baca juga:

Ketua Bappilu PDIP itu menyebut bahwa Mahfud tampaknya tidak memahami situasi DPR yang saat ini masih memasuki masa reses. 

"Pak Mahfud ini mesti sadar bahwa hari ini DPR sedang reses. Kalau reses itu kita di luar sidang," ujar dia. 

Lebih lanjut, Pacul mengungkapkan bahwa dirinya bakal memanggil Kapolri setelah memasuki masa sidang. Bahkan dia mengaku telah berkoordinasi melalui pesan singkat perihal apa saja yang akan dibahas dalam Rapat Ketua Pengawas (RKP) nanti dengan Kapolri. 

"Di rapat komisi itu kan kita punya tiga hak: hak pengawasan, budget, dan legislasi. Hak legislasi, kan ada RKUHP yang kemudian diminta untuk lebih terbuka, karena dianggap penting RKUHP ini. Kemudian ada lagi yang penting lagi, kasus-kasus besar di kejaksaan, dan di kepolisian yang ini, kasus tembak menembak ini. Ini masuk agenda rapat," ungkap Ketua DPD PDIP Jateng itu.

"Ketiga, itu anggaran. Pascanota presiden, itu pasti dipacu untuk menyelesaikan anggaran. Tapi tiga tetap dimasukan, sudah disepakati ini. Tinggal penjadwalannya saja nanti," imbuhnya.

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan rasa heran dari masyarakat lantaran Komisi III DPR yang pasif dalam merespon kasus tewasnya Brigadir J ini.