News

Sindiran Menohok Politisi PKS: Orang Lagi Bertaruh Nyawa Kok Kena Pajak, di Mana Rasa Humanisnya?

Kurniasih Mufidayati menilai, pajak untuk dokter umum dan biaya persalinan akan memberatkan rakyat di tengah situasi sulit karena pandemi COVID-19.


Sindiran Menohok Politisi PKS: Orang Lagi Bertaruh Nyawa Kok Kena Pajak, di Mana Rasa Humanisnya?
Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati (Dpr.go.id)

AKURAT.CO, Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati prihatin dengan wacana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk dokter umum hingga layanan persalinan sebagaimana tertuang dalam perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menilai, pajak untuk dokter umum dan biaya persalinan akan memberatkan rakyat di tengah situasi sulit karena pandemi COVID-19.

"Orang mengalami persalinan itu kan bertarung nyawa, kok dipajakin sih? Di mana rasa humanisnya?," kata Mufida kepada pewarta, Kamis (17/6/2021).

Masih kata Mufida, pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat, meski kondisi keuangan negara tengah anjlok dihantam pandemi COVID-19.

"Jangan kemudian dipajakin, jadi malah ditambah bebannya," tegasnya.

Selain itu, Mufida menilai wacana pajak pelayanan dokter umum hingga persalinan seperti mencari solusi dari suatu masalah, tetapi menimbulkan permasalahan baru dan menambah beban masyarakat.

"Jadi, kami berkeberatan sekali dengan adanya wacana pajak untuk dokter, dan biaya persalinan," pungkasnya.

Diketahui, PPN pada jasa layanan rumah sakit mulai dari dokter umum hingga persalinan tertuang dalam rancangan perubahan kelima atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Dalam ayat (3) Pasal 4 UU KUP yang berlaku saat ini, pelayanan kesehatan medis masuk dalam kategori jasa yang tidak dikenakan PPN. Namun dalam draf perubahan jasa rumah pelayanan kesehatan dihapus dari kategori tak kena PPN. Dengan kata lain, kalau rencana itu gol, jasa layanan medis ke depan akan terkena PPN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 82/PMK.03/2012, yang termasuk dalam jasa pelayanan kesehatan medis diantaranya jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. Kemudian, jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, ahli fisioterapi, dan jasa dokter hewan.[]