News

Sindir Dana Otsus Papua, Mahfud: WTP Tak Jamin Tak Ada Korupsi

Sindir Dana Otsus Papua, Mahfud: WTP Tak Jamin Tak Ada Korupsi
Menko Polhukam Mahfud MD (kanan) memberikan keterangan pers usai menerima hasil laporan pemantauan dan penyelidikan peristiwa kematian Brigadir J dari Komnas HAM di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/9/2022). Berdasarkan laporan yang disusun Komnas HAM bersama Komnas Perempuan disimpulkan terjadi (Antara Foto)

AKURAT.CO, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) tidak menjamin sebuah instanti atau lembaga negara bebas korupsi. Sebab, predikat WTP hanya menilai kesesuaian antara transaksi keuangan dan pencatatan di buku. 

Pernyataan Mahfud itu dia tulis di akun twiternya saat menjawab pertanyaan netizen terkait predikat WTP Provinsi Papua di era kepemimpinan Lukas Enembe, tersangka korupsi yang saat ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"WTP tak jamin tak ada korupsi. Sebab WTP hanya menilai kesesuaian antara transaksi dan buku LK," tulisnya di akun twitter dikutip Minggu (25/9/2022). 

baca juga:

Mahfud lalu membeberkan bukti. Dia menjelaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) langganan mendapat WTP tetapi dua hakimnya divonis pada kasus korupsi. Bahkan ada, Bupati divonis bersalah memberi suap untuk mendapatkan predikat WTP. 

"Buktinya MK 14 X WTP ada 2 hakimnya yang divonis korupsi. Begitu juga MA, K/L, Pemda, DPR/D, semua WTP tapi pejabatnya dipenjara-korupsi. Kemarin ada OTT di MA n Bupati divonis karena suap untuk dapat WTP," ujarnya. 

Terkait dengan korupsi Lukas Enembe, Mahfud mengungkapkan besarnya dana Otsus Papua. Tetapi, dana Otsus justru tak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Papua. 

"Dana untuk Daerah Otonomi Khusus Papua berdasar data dari Menteri Keuangan bisa diringkaskan seperti penjelasa saya di Kompas TV: Sejak UU Otsus Papua sudah lebih dari 1000 T berbagai dana untuk Daerah Otonomi Khusus Papua dengan berbagai nama program. Tapi jika dihitung sejak 2014 lebih dari 500 T," ungkapnya. []