Ekonomi

Simpanan Pemda di Perbankan Hingga 31 Agustus 2021 Naik 3,01 Persen

Simpanan pemda sejak tahun 2019 sampai dengan 31 Agustus 2021 naik 3,01 persen menjadi Rp178,95 triliun dari Juli 2021 yang sebesar Rp173,73 triliun


Simpanan Pemda di Perbankan Hingga 31 Agustus 2021 Naik 3,01 Persen
Ilustrasi simpanan daerah di perbankan (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan simpanan pemerintah daerah (pemda) sejak tahun 2019 sampai dengan 31 Agustus 2021 naik 3,01 persen menjadi Rp178,95 triliun dari Juli 2021 yang sebesar Rp173,73 triliun.

"Kenaikan ini menjadi perhatian kami," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA September 2021 secara daring di Jakarta, Kamis (23/9/2021).

Dilansir dari Antara, menilai hal tersebut sebagai dampak dari rendahnya realisasi belanja daerah yang baru mencapai 44,2 persen pada Agustus 2021 dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Selain itu, tercatat saldo rata-rata di akhir tahun selama tiga tahun terakhir mencapai Rp96 triliun.

Menkeu menyebutkan masih terdapat provinsi dengan nilai simpanan yang lebih besar dibandingkan biaya operasional tiga bulan ke depan.

Selisih tertinggi antara nilai simpanan dan biaya operasional tiga bulan adalah di Jawa Timur sebesar Rp9,9 triliun, Aceh Rp4,3 triliun, dan Jawa Tengah Rp4,2 triliun.

Provinsi yang memiliki biaya operasional lebih tinggi dari nilai simpanan tercatat terbesar di DKI Jakarta yaitu Rp2,5 triliun, Lampung Rp 1,1 triliun, dan Nusa Tenggara Barat Rp900 miliar.

"Tentunya kami berharap kalau biaya operasionalnya lebih tinggi di atas simpanannya berarti dananya sudah digunakan," ucap Sri Mulyani.

Maka dari itu, ia meminta agar pemanfaatan kas di daerah ke depannya perlu lebih optimal.

Sekadar informasi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) akan mengatur terobosan perluasan pemanfaatan instrumen pembiayaan utang daerah.

"Dengan demikian, akan ada tambahan skema syariah seperti sukuk daerah, sebagai perluasan skema pembiayaan utang konvensional yakni pinjaman daerah dan obligasi daerah," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin (13/9/2021).

Kemudian Sri Mulyani menyebutkan RUU tersebut juga akan menyederhanakan mekanisme pembiayaan utang daerah, tanpa mengurangi aspek keberlanjutan keuangan daerah dan akuntabilitasnya. Selain itu, RUU HKPD akan turut menjadi payung hukum agar daerah dapat melaksanakan sinergi pendanaan atas berbagai sumber pendanaan, seperti melalui kerja sama badan usaha antar daerah dan dengan pemerintah pusat.

"Dengan kebijakan ini daerah akan didukung untuk makin kreatif dan kolaboratif dalam melakukan pembiayaan pembangunan di daerahnya," ucap Sri Mulyani dilansir dari Antara.

Ia menegaskan pemerintah menyadari bahwa kebutuhan pendanaan pembangunan di pusat dan daerah sangat besar dan melebihi penerimaan yang diperoleh pada satu tahun anggaran.[]

Sumber: Antara