News

Simak Baik-baik, Ini 9 Poin Alasan Aturan Presidential Threshold 20% Dianggap Tak Penting

Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza mengatakan, di sisi lain ketetapan mengenai Presidential Treshold (PT) tidak terlalu penting.


Simak Baik-baik, Ini 9 Poin Alasan Aturan Presidential Threshold 20% Dianggap Tak Penting
Ilustrasi ( AKURAT.CO/Lukman Hakim Naba)

AKURAT.CO Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) mendaftarkan uji materi Pasal 222 terkait presidential threshold (PT) di dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). 

Hal itu menuai respon Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza. Ia mengatakan, di sisi lain ketetapan mengenai Presidential Threshold (PT) tidak terlalu penting.

Bahkan dirinya menyebut ada sembilan alasan yang membuat dirinya merasa tidak setuju terkait ketetapan bang batas pencalonan presiden itu.

baca juga:

"Pertama, Presidential Threshold tak membuka ruang bagi kesempatan munculnya banyak calon presiden," kata Efriza ketika dihubungi AKURAT.CO, pada Sabtu (9/7/2022). 

Adapun dalam poin kedua, kata Efriza, kesempatan yang sama bagi seluruh partai di Senayan mengajukan calon presiden menjadi terbatasi.

Nantinya, yang terjadi malah menguntungkan partai-partai besar dengan atas nama koalisi. 

"Ketiga, tidak adanya efek ekor jas, pilihan terhadap calon presiden berdampak pada pilihan yang sama terhadap pemilihan legislatif," sebut dia. 

Selanjutnya di poin keempat, kebijakan PT tidak relevan dalam sistem presidensial, dengan sistem pilpres bergantung pada hasil pemilihan legislatif, di sisi lain dukungan minimal partai di parlemen. 

Padahal memang dapat secara otomatis terjadi di Pemilu serentak meski nyatanya juga tak terjadinya efek ekor jas. 

"Kelima, kita salah kaprah, Presidential Threshold di beberapa negara mengacu pada syarat keterpilihan presiden, bukan syarat mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden," jelas Efriza. 

Lebih lanjut, poin keenam, aturan PT merupakan sebuah bentuk anomali dari diterapkannya sistem Pemilu serentak. 

"Ketujuh, adanya Presidential Threshold tidak menjadi sarana bagi terjadinya penyederhanaan kepartaian. Lalu poin kedelapan, Presidential Threshold malah melanggengkan politik mahar dan oligarki partai," ucap dia. 

Terakhir poin kesembilan, masih kata Efriza, jika PT dihapuskan, maka nantinya setiap partai akan lebih mengedepankan ideologi dibandingkan langkah pragmatis semata dalam mencalonkan capres/cawapres. []