News

Sikap Komnas HAM Terkait Kasus Dugaan Korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe

Sikap Komnas HAM Terkait Kasus Dugaan Korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (kanan) (AKURAT.CO/Badri)

AKURAT.CO Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menghormati proses hukum terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe yang sedang berjalan di KPK. Namun, di saat bersamaan, hak-hak dasar kemanusiaan juga diminta untuk tidak diabaikan.

Asal tahu saja, saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menangani perkara dugaan gratifikasi yang menyeret Lukas Enembe senilai Rp1 miliar.

"Tadi terkait dengan kasus Pak Lukas Enembe, Komnas HAM menyampaikan bahwa tentu saja kami sebagai lembaga negara (bidang) HAM, harus mematuhi proses hukum yang berjalan," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik usai menerima perwakilan anggota DPR Papua dan Koalisi Rakyat Papua di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (26/9/2022).

baca juga:

Meski begitu, proses hukum yang saat ini bergulir di KPK, kata dia, tetap memperhatikan hak-hak dasar Lukas Enembe. Terutama hak mendapatkan pelayanan kesehatan akibat sakit yang dideritanya.

"Tapi tentu dimungkinkan juga untuk memperhatikan aspek-aspek, hak-hak kemanusiaan, kesehatan seseorang," ujarnya.

Dia berjanji akan membangun komunikasi dengan KPK dan pihak-pihak lain terkait penanganan perkara Lukas Enembe yang saat ini terbaring akibat sakit yang dia alami belakangan ini.

"Kami akan mendiskusikan mendialogkan kepada para pihak yang mengurusi proses hukum pak Lukas Enembe," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Komnas HAM menerima anggota DPR Papua dan Koalisi Rakyat Papua di kantor Komnas HAM Jalan Latuharhary, Senin (26/9/2022). 

Di sana, Komnas HAM mendengarkan aspirasi masyarakat Papua terkait peristiwa yang menonjol belakangan ini dan dampaknya terhadap keamanan Papua. 

Aspirasi masyarakat Papua itu di antaranya kasus mutilasi warga sipil di Mimika yang libatkan oknum prajurit TNI. Selain itu, mereka juga menyampaikan protes mereka terhadap penanganan kasus penganiayaan terhadap warga sipil di Mappi, Papua. 

Berbagai kasus kekerasan yang terindikasi melanggar HAM itu telah menyebabkan situasi Papua kian memanas beberapa waktu belakangan ini. []