
AKURAT.CO, Pengadaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah, Tahun 2017-2018 diduga terjadi korupsi. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan cukup terjadinya rasuah.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, lembaga antirasuah telah menemukan bukti permulaan untuk mengusut kasus dugaan korupsi. Bahkan dalam kasus ini, KPK telah mengantongi tersangkanya.
"KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara pada 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi," kata Ali dalam keterangannya, Senin (9/8/2021).
baca juga:
Meski telah ada tersangka, Ali enggan membeberkannya ke media. Termasuk kronologis kasus dan kerugian negara yang timbul dalam kasus tersebut.
"KPK belum dapat mengumumkannya dan akan dilakukan saat penangkapan dan atau penahanan terhadap tersangka," ujarnya.
Ali meminta masyrarakat bersabar dengan proses hukum atas kasus tersebut. Saat ini penyidik menyelesaikannya tugasnya lebih dahulu sebelum disampaikan ke publik.
"KPK pada waktunya pasti akan menyampaikan kepada masyarakat detail konstruksi perkara, alat buktinya apa saja, dan siapa pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya," tutur dia.
Diketahui, Banjarnegara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah bagian barat dengan total luas wilayah sebesar 106.971,01 ha atau sekitar 3,29% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3,25 juta ha).
Secara administratif Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20 kecamatan, 266 desa, dan 12 kelurahan. Kecamatan terluas di Kabupaten Banjarnegara adalah Kecamatan Punggelan dengan luas sebesar 10.284,01 ha atau 9,61% dari total luas wilayah Kabupaten Banjarnegara.
Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Purwareja Klampok dengan luas sebesar 2.186,67 ha atau 2,04% dari total luas wilayah Kabupaten Banjarnegara.
Saat ini Banjarnegara dipimpin Bupati Budhi Sarwono dan Syamsudin sebagai wakil. Budhi dan Sayamsudin maju diusung oleh PPP, Partai Demokrat, dan Partai Golkar. Paslon ini meraih suara 54,69 persen saat Pilkada serentak 2017.
Dalam rasuah di Dinan PUPR Banjarnegara diduga kuat ada keterlibatan sang bupati.[]