News

Sidang Korupsi CPO, Ahli Sebut Alokasi BLT Bukan Perbuatan Melawan Hukum

Sidang Korupsi CPO, Ahli Sebut Alokasi BLT Bukan Perbuatan Melawan Hukum
Penjual memasukkan minyak goreng curah ke dalam jeriken di kawasan Pasar Cipete, Jakarta, Sabtu (30/4/2022). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO Alokasi Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng (Migor) tak bisa dikategorikan kerugian negara. Sebab pengeluaran APBN untuk BLT migor ada payung hukumnya, yakni UU APBN.

Ahli Keuangan Negara, Dian Puji M Simatupang menyampaikan hal itu saat memberikan keterangan ahli dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta, kemarin.

"Jadi ketika kemudian tadi jika ada alokasi terhadap bea tersebut maka sebagai pengeluaran yang sah dalam penerimaan dan pengeluaran, dan itu dinyatakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan khususnya dalam sektor yang dimaksud," kata Dian. 

baca juga:

Selain itu, Dian berpendapat tidak terdapat perbuatan melawan hukum dalam alokasi APBN untuk BLT migor. Sebab, dasar hukumnya jelas. 

"Di sisi lain kekurangannya tidak karena dia sendiri yang menyatakan jelas bahwa saya harus mengalokasikan. Jadi biaya-biaya yang teralokasikan dan tercatat dalam UU APBN maka itulah dasar hukum bagi pengeluaran uang. Jadi tidak bisa disebut sebagai kekurangan uang sebagai yang nyata dan pasti dari negara," tuturnya.

Sementara itu, saksi ahli lainnya, mantan tim Asistensi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Malarangeng juga menegaskan hal yang serupa. Dalam kesaksianya, ia menyatakan bahwa BLT dapat membantu mengurangi beban masyarakat yang kurang mampu.

BLT juga dinilai dapat menggerakkan perekonomian masyarakat, mengurangi kemiskinan serta ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Jelas BLT bukan kerugian, tetapi merupakan keuntungan, di mana negara hadir dalam membantu masyarakat meningkatkan taraf hidupnya, mengurangi kemiskinan. Industri berjalan karena produknya terjual dan negara mendapatkan pemasukan dari pajak,” kata Rizal.

Terkait kasus korupsi CPO, mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana, didakwa merugikan negara hingga Rp18 triliun. Perbuatan itu dilakukan bersama tim asistensi Menko Perekonomian, Weibinanto Halimdjati alias Lin Che Wei, dan sejumlah pihak lainnya.[]