News

Sidang Kode Etik Terkait Kasus Brigadir J, Iptu Hardista Pramana Divonis Demosi 1 Tahun

Selain itu Iptu Hardista juga diperintahkan untuk meminta maaf dan mengikuti pembinaan mental kepribadian


Sidang Kode Etik Terkait Kasus Brigadir J, Iptu Hardista Pramana Divonis Demosi 1 Tahun
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo (Dok Humas Polri) (Humas Polri)

AKURAT.CO, Iptu Hardista Pramana Tampubolon menambah panjang daftar anggota Polri yang dijatuhi sanksi karena melakukan perbuatan tercela dalam penanganan  kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.

Iptu Hardista Pramana Tampubolon, eks Panit I Unit 1 Den A Ropaminal Propam Polri dijatuhi sanksi penurunan atau penundaan jabatan selama satu tahun.

Majelis sidang etik Polri menjatuhkan sanksi demosi kepada Iptu Hardista karena dinilai terbukti melanggar etik dalam menangani kasus pembunuhan Brigadir J.

baca juga:

"Sanksi administrasi mutasi bersifat demosi selama satu tahun semenjak dimutasikan di Yanma Polri," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (23/9/2022).

Tak hanya disanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi, Iptu Hardista juga diperintahkan untuk menyampaikan permintaan maaf. Majelissidang etik menyatakan perbuatan Iptu Hardista dalam menangani kasus kematian Brigadir J sebagai perbuatan tercela.

Permintaan maaf disampaikan Iptu Hardista secara lisan di hadapan Komisi Kode Etik Polri atau KKEP dan atau meminta maaf secara tertulis kepada pimpinan Polri dan keluarga Brigadir J.

"Ketiga, kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi selama satu bulan," tambah Irjen Dedi.

Sidang etik Iptu Hardista dipimpin Kombes Rachmat Pamudji selaku ketua komisi KKEP beserta hakim anggota lainnya. Majelis etik juga memeriksa enam orang dalam menyidangkan kasus Iptu Hardista yaitu Kombes ANP, AKP IF, Iptu CA, Briptu SNH, Aiptu SA, dan Aipda RJ.

Iptu Hardista dinilai terbukti melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf c, Pasal 6 Ayat 2 Huruf b PERPOL Nomor 7/2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Atas keputusan KKEP, Iptu Hardista menerima dan tidak mengajukan banding.[]