News

Sidang Etik Lili Pintauli Bakal Digelar Tertutup, tapi Pembacaan Putusan Terbuka

Dewas KPK bakal menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar pada besok, Selasa (5/7/2022). Sidang bakal digelar secara tertutup.


Sidang Etik Lili Pintauli Bakal Digelar Tertutup, tapi Pembacaan Putusan Terbuka
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (AKURAT.CO)

AKURAT.CO Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar pada besok, Selasa (5/7/2022). Sidang bakal digelar secara tertutup.

Sidang etik terhadap Lili dilakukan lantaran ia diduga menerima sejumlah fasilitas hingga tiket nonton MotoGP Mandalika 2022 beberapa waktu lalu.

"Sesuai peraturan Dewas, sidang etik dilakukan secara tertutup, kecuali sidang pembacaan putusan dilakukan secara terbuka," ucap anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris saat dihubungi AKURAT.CO, Senin (4/7/2022).

baca juga:

Syamsuddin menjelaskan, aturan sidang etik telah diatur di dalam Peraturan Dewas KPK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggara Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Tertuang di dalam pasal 8 Ayat 1 yang berbunyi Majelis menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik secara tertutup, kecuali pembacaan putusan yang dilakukan secara terbuka.

Terkait dengan kasus tersebut, Dewas juga telah memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya yakni Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

Dirut Pertamina tersebut juga telah memberikan keterangan tertulis kepada Dewas KPK dan akan dijadikan informasi tambahan terkait dengan perkara tersebut.

Lili diketahui bukan pertama kali dilaporkan ke Dewas KPK. Sebelumnya, ia juga pernah dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang sebagai pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi.

Dalam hal itu, ia terbukti melakukan komunikasi dengan pihak yang tengah berpekara di KPK yakni Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial terkait dugaan suap lelang jabatan.

Atas perbuatannya tersebut, Dewas KPK menghukum Lili dengan pemotongan gaji pokok 40 persen selama 12 bulan. Hukuman tersebut diperberat karena Lili dinilai tak menunjukkan rasa penyeselannya atas perbuatannya tersebut selaku pimpinan KPK.

Adapun desakan dari koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Menurutnya, Wakil Ketua KPK tersebut sudah seharusnya mundur dari jabatannya.

Ia mengatakan dengan mundurnya Lili dari jabatan Wakil Ketua KPK akan menjaga marwah dan nama baik KPK sehingga akan tetap mendapatkan kepercayaan publik untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Sekali lagi mohon LPS (Lili Pintauli Siregar) mundur demi NKRI, harga kebaikan pemberantasan korupsi tetap menyala di hati rakyat," kata Boyamin. []