News

Sidang Aung San Suu Kyi Masuki Hari ke-2, Terancam Dilarang Maju Pemilu Lagi

Aung San Suu Kyi, pemimpin Myanmar yang dikudeta, menghadapi pengadilan atas berbagai tuduhan dari junta militer yang diyakini bermotif politik


Sidang Aung San Suu Kyi Masuki Hari ke-2, Terancam Dilarang Maju Pemilu Lagi
Aung San Suu Kyi terancam dilarang mencalonkan diri pada Pemilu di masa depan. (Foto: REUTERS)

AKURAT.CO, Persidangan pemimpin terguling Myanmar Aung San Suu Kyi memasuki hari kedua pada Selasa (15/6). Dalam sidang itu jaksa berargumen bahwa ia menghasut kekacauan publik dan melanggar pembatasan COVID-19.

Dilansir dari Associated Press, dalam tuduhan penghasutan, siapa pun yang terbukti bersalah menyebabkan ketakutan atau kekhawatiran yang dapat mengganggu negara atau ketenangan umum terancam hukuman penjara hingga 2 tahun. Pelanggaran ini telah menjadi pidana sejak Myanmar dijajah Inggris dan dikritik sebagai undang-undang (UU) yang melanggar kebebasan berbicara serta digunakan untuk represi politik.

Persidangan yang tertutup bagi umum dan media ini dibuka pada Senin (14/6) di Naypyidaw dengan polisi menguraikan sejumlah kasus terhadapnya. Tuduhan-tuduhan itu mencakup impor walkie-talkie secara ilegal untuk digunakan pengawalnya, penggunaan radio tersebut tanpa izin, dan pelanggaran UU Penanggulangan Bencana Alam dengan dugaan melanggar pembatasan pandemi selama kampanye Pemilu tahun lalu.

Pengadilan juga menyidangkan kasus terhadap presiden terguling Win Myint karena melanggar pembatasan pandemi.

Aung San Suu Kyi juga menghadapi lebih banyak dakwaan yang belum diadili, di antaranya karena diduga menerima suap. Sejumlah dakwaannya berpotensi hukuman sampai 15 tahun penjara. Namun, segala hukuman dapat menyebabkan peraih penghargaan Nobel ini dilarang mencalonkan diri pada Pemilu di masa depan, yang diyakini banyak orang menjadi tujuan militer.

Baca Juga: Makin Ditekan! Aung San Suu Kyi Kena Dakwaan Korupsi dari Junta Myanmar

Salah satu pembenaran militer untuk kudeta adalah tuduhan kecurangan yang merusak Pemilu tahun lalu. Padahal, pernyataan ini telah disangkal oleh pengamat independen pemungutan suara.

Persidangan Aung San Suu Kyi pun kembali menuai reaksi yang menyerukan pembebasannya dan pemulihan pemerintahan sipil.

"Posisi PBB jelas, kami ingin ia dan semua anggota senior pemerintahannya dibebaskan. Sekjen telah menyerukan dan terus menyerukan pembalikan kudeta 1 Februari serta pemulihan pemerintah sah Myanmar, di mana Aung San Suu Kyi adalah anggotanya," kata wakil juru bicara PBB Farhan Haq.

Sementara itu, kelompok HAM mengatakan kecil kemungkinannya Aung San Suu Kyi akan diadili dengan adil.

Menurut Wakil Direktur Human Rights Watch Asia Phil Robertson, tuduhan pandemi terkait dengan kasus selama kampanye, di mana banyak orang datang untuk melihat Aung San Suu Kyi atau ia menyapa mereka. Padahal, militer tak memberlakukan peraturan semacam itu untuk pertemuan simpatik atau yang diadakan oleh mereka.

"Protokol kesehatan masyarakat tak boleh diterapkan secara sembarangan. Jelas ada standar ganda yang diterapkan dalam penuntutan Aung San Suu Kyi," ungkapnya.[]