Ekonomi

Siapkan Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Pemerintah Mau Libatkan Buruh dan Pengusaha

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja.


Siapkan Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Pemerintah Mau Libatkan Buruh dan Pengusaha
Sejumlah organisasi umat Islam melakukan demonstrasi menolak pengesahan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law di kawasan Monas, Jakarta, Selasa (13/10/2020). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan dari Undang Undang (UU) Cipta Kerja.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, ada empat rancangan peraturan turunan yang disiapkan pemerintah.

"Pertama mengenai tenaga kerja Asing (TKA). Kedua, hubungan kerja, pemutusan waktu kerja, waktu kerja dan waktu istirahat. Ketiga, pengupahan. Keempat, jaminan kehilangan pekerjaan," kata Anwar dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (19/10/2020).

Anwar menjelaskan, keempat rancangan peraturan turunan UU Cipta Kerja tersebut sudah dikonsolidasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait. Hal itu, kata dia, diperlukan lantaran aturan tersebut tidak bisa berdiri sendiri.

Selanjutnya, Anwar mengatakan, pihaknya akan melakukan pembahasan aturan turunan ini dengan melibatkan pengusaha dan buruh. Bahkan, pihaknya juga akan melibatkan universitas untuk memberikan masukan atas rancangan peraturan turunan ini.

"Semua pihak akan dimintai masukan," kata Anwar.

Lebih lanjut, Anwar mengaku belum bisa menilai seberapa cepat penyelesaian keempat rancangan peraturan turunan tersebut. Meski begitu, dia berharap keempat aturan turunan tersebut bisa segera dirampungkan.

"Belum bisa mengatakan persentase karena proses itu dinamis. Semoga dalam bulan ini atau paling lambat 3 bulan selesai," pungkasnya. []