News

Setuju Permintaan Bupati Pulau Seribu Soal PIK 2, PDIP Ungkit Kebijakan Anies Baswedan

Setuju Permintaan Bupati Pulau Seribu Soal PIK 2, PDIP Ungkit Kebijakan Anies Baswedan
Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono. (AKURAT.CO/Herry Supriyatna)

AKURAT.CO Permintaan Bupati Kepulauan Seribu Junaedi agar Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 masuk wilayah administrasi Kepulauan Seribu dinilai wajar oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono.

Anggota Komisi A DPRD DKI itu menyatakan bahwa permintaan Bupati Junaedi itu membuka kembali diskursus soal penamaan pulau buatan tersebut. 

"Ketika itu bahasanya (dinamakan) pulau, itu sudah otomatis masuk wilayah Kepulauan Seribu. Lah pertanyaannya? Sekarang pemerintah mau menggunakan istilah pantai atau pulau. Walaupun itu faktanya pulau, pulau buatan. Kalau itu dijadikan pulau, Pulau C dan Pulau D maka konsekuensinya adalah masuk Kepulauan Seribu. Dan permintaan bupati itu wajar. Karena Pulau C dan Pulau D masuk kategori pulau," katanya saat dihubungi, Rabu (7/12/2022). 

baca juga:

Seperti diketahui, Bupati Kepulauan Seribu Junaedi kemarin meminta agar PIK 2 atau pulau C dan D hasil reklamasi perairan teluk Jakarta masuk wilayah administrasi Kepulauan Seribu. Dulu, zaman Gubernur DKI Anies Baswedan, dua pulau hasil reklamasi itu berganti nama menjadi Pantai Maju Bersama. 

"Sekarang kan gini, ini kan ada dua wilayah berbeda. Ketika itu dijadikan (berubah nama) Pantai Maju Bersama, maka konsekuensinya itu masuk di wilayah Jakarta Utara. Karena itu pantai," ujarnya. 

Dia mengatakan, kebijakan Anies Baswedan mengubah nama pulau menjadi pantai telah membuat gamang di kemudian hari. Sebab, perubahan itu terbukti hari ini menimbulkan polemik soal status wilayah. 

"Betul, perubahan itu membuat itu jadi gamang. Dia mau masuk mana dengan perubahan itu. Tetapi sekali lagi itu barang ciptaan. Pulau buatan. Pengelola membuat pulau. Dia adalah kategori pulau buatan. Kalau itu kategori pulau C dan Pulau D maka secara konsekuensinya dia masuk daratan Pulau Seribu," ungkapnya.

Karena itu, dia meminta Pemprov DKI berkonsolidasi internal terlebih dahulu sebelum memutuskan pulau reklamasi itu masuk wilayah administrasi Jakarta Utara atau Kepulauan Seribu. Sehingga ke depan, tidak adalagi kegamangan serupa.

"Jadi mesti ada titik temu dulu di internal Pemprov DKI. Dia mau mau menggunakan apa. Menggunakan pantai kah atau menggunakan pulau. Kalau menggunakan pulau, dia masuk Kepulauan Seribu. Kalau masuk pantai dia masuk wilayah administrasi Jakarta Utara," ujarnya. []