News

Setelah Disorot Pras, Ini Rencana Pemanfaatan Pulau Panjang

Salah satunya mempertimbangkan fungsi kedaruratan saat bencana


Setelah Disorot Pras, Ini Rencana Pemanfaatan Pulau Panjang
Kapal saat akan bersandar di Pelabuhan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (8/5/2022). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO  Bupati Kepulauan Seribu, Junaidi memastikan bahwa Pulau Panjang yang belakangan disorot Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi akan dipoles lagi untuk menunjang target pengelolaan pulau itu sesuai zonasi peruntukannya.

Dia mengatakan, Pulau Panjang bisa juga digunakan untuk transit pewisata yang menggunakan helikopter maupun untuk keperluan distribusi logistik kedaruratan saat Pulau Seribu diterjang badai puting beliung. 

"Pulau Panjang itu peruntukannya, zonasinya, untuk perdagangan dan jasa. Jadi, orientasi pembangunannya kesitu," katanya, Senin (4/7/2022). 

baca juga:

Dia menjelaskan, dengan status zona perdagangan dan jasa, pulau tersebut dibangun untuk memudahkan usaha dan jasa. Sebagai zona pelayanan jasa, Pulau Panjang bisa dimanfaatkan sebagai tempat transit pewisata yang menggunakan helikopter. 

"Saya ingin artinya dibangun semacam helipad untuk memudahkan orang-orang berwisata sebagai penumpang dari Bandara Halim Perdanakusuma, Bandara Pondok Cabe, orang mau wisata ke Pulau Seribu biar cepat. Itu kan bisa. Bisa juga untuk kedaruratan (distribusi bantuan) ketika ada bencana," ungkapnya. 

Karena itu, pasca disorot Ketua DPRD DKI, pihaknya berencana kembali mempercantik Pulau Panjang. Sehingga pemanfaatannya sesuai zonasi yang telah ditetapkan Pemprov DKI Jakarta. 

"Jadi kedepan bisa dimanfaatkan. Dulu kan tidak selesai jadi bandara. Sekarang kita percantik, kita bersihkan gitu," katanya. 

Junaidi memastikan bahwa Pulau Panjang dipercantik tidak untuk tujuan lain selain mengikuti ketentuan zonasinya. Sentuhan pembangunan di pulau itu harus bertujuan memperkuat zonasi wilayah tersebut. 

"Nggak ada tujuan lain. Pertama utk kedaruratan, kedua utk tujuan wisata yang ingin menggunakan transportasi udara," ungkapnya. 

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengungkap adanya fasilitas helipad di Pulau Panjang, Kepulauan Seribu. Dia menduga, fasilitas itu tak membayar retribusi ke Pemda DKI. Pras menduga pulau tersebut milik seseorang.