Achmad Fachrudin

Mantan Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Dewan Pembina Literasi Demokrasi Indonesia
News

Seteguk Kopi untuk Anggota KPU dan Bawaslu Baru

Seteguk Kopi untuk Anggota KPU dan Bawaslu Baru
Calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Fritz Edward Siregar menjawab pertanyaan anggota Komisi II DPR dalam uji kelayakan dan kepatutan di kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2/2022). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Setelah melalui proses seleksi panjang, alot dan melelahkan yang berujung pada fit and proter test (FPT) atau uji kepatutan dan kelayakan (UKK),  sesuai dengan amanat UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, akhirnya Komisi II DPR pada Kamis dini hari (17/2/2022) menetapkan 7 orang anggota KPU dari 14 nominasi dan 5 orang anggota Bawaslu dari 10 nominasi. Selanjutnya nama-nama tersebut diserahkan kepada presiden untuk disahkan menjadi anggota KPU dan Bawaslu RI Periode 2022-2027.

Para anggota KPU dan Bawaslu yang terpilih untuk masa bakti 2022-2027  adalah Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik dan August Melaz. Sedangkan anggota Bawaslu terpilih adalah Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja, Totok Haryono dan Herwyn Jefler H. Malonda.

Perjalanan menjadi punggawa institusi demokrasi tidak mudah. Sekurangnya harus lolos dari tiga tahap seleksi, yakni:  pertama, lolos syarat administratif  seperti: mengisi formulir pendaftaran, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijazah, kesehatan pisik dan sebagainya. Kedua, lolos uji potensi akademik seperti: pengetahuan kepemiluan, wawasan kebangsaan, dan psikologis (kejiwaan). Ketiga, lolos proses politik melalui  FPT/ UKK oleh DPR.

baca juga:

Dari tiga tahapan proses seleksi tersebut, dua tahap paling tidak mudah dilalui adalah tahapan seleksi potensi akademik dan PFT/UKK di DPR. Pada seleksi potensi akademik, yang paling diuji adalah terkait kualitas personal calon menyangkut kompetensi, profesionalitas, integritas, dan rekam jejak calon. Sedangkan pada tahap FPT atau UKK, yang paling diuji lebih pada aspek relasi dan  akseptabilitas calon dengan anggota DPR RI.

Dimensi Politik

Keberhasilan menjadi anggota KPU dan Bawaslu bukan hanya ditentukan oleh kandidat itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi dan ditentukan oleh dimensi politik, yakni: kepentingan dan keputusan politik anggota Komisi II DPR. Hal ini mudah dipahami, sebab DPR merupakan institusi demokrasi yang mempunyai otoritas konstitusional penuh dalam memilih dan menetapkan calon anggota KPU dan Bawaslu dimana nominasinya (14 orang calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu) diserahkan oleh tim seleksi yang diketuai mantan ketua KPU RI Juri Ardiantoro kepada DPR RI.

Oleh karena Komisi II DPR RI yang menjadi hakim tertinggi dalam menentukan keterpilihan calon anggota KPU dan Bawaslu, maka bisa saja prioritas pilihan atau nominasi calon yang diserahkan oleh tim seleksi berbeda dengan yang ditetapkan oleh anggota DPR. Perbedaan ini dipengaruhi  oleh kriteria penilain dari para anggota Komisi II DPR, dan berbagai pertimbangan lainnya, khususnya pertimbangan politik dan bisa juga selera politik.  

Sebagai kepanjangan tangan dari fraksi dan partai politik, maka pilihan anggota Komisi II DPR RI hampir dipastikan tidak terlepas dari instruksi ketua umum atau the ruling elite suatu partai. Pada umumnya kandidat calon anggota KPU atau Bawaslu serta tim suksesnya yang berpengalaman paham dengan konstelasi politik dan proses pengambilan keputusan di DPR serta bagaimana strategi efektif untuk menembus tembok Senayan yang acapkali kokoh.

Pihak Komisi II DPR RI menyadari, tidak bisa menggolkan calonnya hanya mengandalkan anggotanya yang jumlahnya terbatas. Konsekwensinya, harus berkompromi dan berkoalisi dengan anggota komisi lainnya dari luar fraksi/partainya.  Politik transaksional atau barter sangat mungkin terjadi. Misalnya partai politik yang tidak dapat jatah meloloskan calon anggota di  KPU, dialihkan jatahnya ke Bawaslu.  

Mengacu UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 15 dan 89 ayat (3), mestinya penetapan anggota KPU  dan Bawaslu terpilih berdasarkan raihan suara peringkat teratas (voting).  Tetapi dalam pemilihan anggota KPU dan Bawaslu Periode 2022-227, tidak dilakukan. Sebaliknya DPR lebih mengedepankan musyawarah-mufakat atau kompromi dengan cara melakukan pemilihan tanpa pemungutan suara (voting).  Tentu dengan pertimbangan yang hanya wakil rakyat itu yang paling mengetahuinya. Sedangkan pihak eksternal, lebih sekadar menganalisis dan berspekulasi.