News

SETARA Institut: Walaupun Komnas HAM Cepat Populer, Sudah Waktunya Komnas HAM Hentikan Polemik TWK

SETARA Institut meminta Komnas HAM tidak lagi melanjutkan agenda pemeriksaan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


SETARA Institut: Walaupun Komnas HAM Cepat Populer, Sudah Waktunya Komnas HAM Hentikan Polemik TWK
Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam kasus teror penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan, Hendardi, saat menyambangi Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/6/2019). (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO, SETARA Institut meminta Komnas HAM tidak lagi melanjutkan agenda pemeriksaan terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

SETARA Institut menilai, polemik itu tak produktif. Apalagi, tersedia mekanisme hukum di PTUN bagi pegawai yang gugur dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Sudah waktunya polemik dan manuver politik pihak yang tidak lulus TWK ini dihentikan karena tidak produktif dan tersedia mekanisme hukum PTUN untuk memperjuangkan aspirasi mereka," kata Ketua SETARA Institut dalam siaran persnya, Kamis (10/6/2021). 

Dia juga meminta Komnas HAM untuk tidak terseret dalam arus politik di ruang publik yang dominan dalam hal proses TWK di KPK. Menurut Hendardi, Komnas HAM hanya membuang-buang waktu memperpanjang persoalan TWK dengan menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam prosesnya. 

"Demikian pula seyogyanya lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan lain-lain. Tidak mudah terjebak untuk terseret dalam kasus yang kendati cepat populer, tapi bukan merupakan bagian mandatnya dan membuang-buang waktu," katanya. 

Menurut dia, alih status menjadi ASN dengan catatan harus melewati kriteria-kriteria tertentu merupakan hal wajar. Sebab, untuk menjadi ASN, memerlukan syarat-syarat tertentu termasuk melalui sejumlah test antara lain tentang kebangsaan.

"Menjadi ironi ketika di berbagai instansi negara lainnya untuk menjadi calon ASN maupun menapaki jenjang kepangkatan harus melewati berbagai seleksi termasuk TWK, namun ada segelintir pegawai KPK yang tidak lulus kurang dari 5,4 persen yang menuntut diistimewakan," katanya.

Dia menambahkan, dalam konteks seleksi ASN, pelanggaran berujung tidak diluluskan bisa saja terjadi. "Tapi tentu harus dibuktikan dengan data yang valid," katanya.[]

Arief Munandar

https://akurat.co