News

SETARA Institut Nilai Komnas HAM Mengada-ngada Panggil Firli Cs

Rencana pemeriksaan Firli Cs dan pimpinan Badan Kepegawaian Negara (BKN) oleh Komisi Nasional Hak Asaai Manusia (Komnas HAM) dikritik SETARA Institut.


SETARA Institut Nilai Komnas HAM Mengada-ngada Panggil Firli Cs
Anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dalam kasus teror penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan, Hendardi, saat menyambangi Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/6/2019). (AKURAT.CO/Bayu Primanda)

AKURAT.CO, Rencana pemeriksaan Firli Cs dan pimpinan Badan Kepegawaian Negara (BKN) oleh Komisi Nasional Hak Asaai Manusia (Komnas HAM) dikritik SETARA Institut.

Pemanggilan itu disebut mengada-ada. Komnas HAM dinilai terpengaruh riuh di ruang publik yang genderangnya ditabuh pegawai dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

"Pemanggilan yang dilakukan Komnas HAM terhadap pimpinan KPK dan BKN bukan saja tidak tepat tetapi juga berkesan mengada-ada karena seperti hanya terpancing irama genderang yang ditabuh 51 pegawai KPK yang tidak lulus TWK, padahal jumlahnya kurang dari 5,4 persen pegawai KPK," kata Ketua SETARA Institut, Hendardi dalam siaran persnya, Kamis (10/6/2021). 

Dia menjelaskan, Test Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan KPK melalui BKN dan beberapa instansi terkait yang profesional semata urusan administrasi negara yang masuk dalam lingkup hukum tata negara (HTN). 

Tes itu, kata dia, merupakan perintah UU dalam rangka alih tugas pegawai KPK menjadi ASN. Jika ada penilaian miring atas hasil TWK ini mestinya diselesaikan melalui hukum administrasi negara, bukan wilayah hukum HAM, apalagi pidana.

"Pemanggilan Komnas HAM terhadap pimpinan KPK dan BKN ingin mengesankan seolah ada aspek pelanggaran HAM yang terjadi," katanya. 

Dia mengatakan, mestinya Komnas HAM meneliti dan menjelaskan dahulu ruang lingkup dan materi, di mana ada dugaan pelanggaran HAM yang terjadi sebelum memanggil pimpinan KPK dan BKN.

Analoginya, kata dia, jika misalkan ada mekanisme seleksi untuk pegawai Komnas HAM, lalu ada sebagian kecil dinyatakan tidak lulus, apakah mereka bisa otomatis mengadu ke Komnas HAM dan langsung diterima dengan mengkategorisasi sebagai pelanggaran HAM?

Dalam setiap pengaduan ke Komnas HAM diperlukan mekanisme penyaringan masalah dan prioritas yang memang benar-benar memiliki aspek pelanggaran HAM.

"Agar Komnas HAM tidak dapat dengan mudah digunakan sebagai alat siapapun dengan interes apapun. Komnas HAM harus tetap dijaga dari mandat utamanya sesuai UU untuk mengutamakan menyelesaikan dan menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat (gross violation of Human Rights)," katanya.[]

Arief Munandar

https://akurat.co