News

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Fadli Zon: Banyak Sekali Kemunduran yang Kita Alami

Fadli Zon mengaku melihat kemunduran dalam satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.


Setahun Jokowi-Ma'ruf, Fadli Zon: Banyak Sekali Kemunduran yang Kita Alami
Anggota DPR RI Fadli Zon (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Anggota DPR RI Fadli Zon mengaku melihat kemunduran dalam satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Kalau diminta menilai perjalanan setahun terakhir, apalagi enam tahun terakhir, tanpa bermaksud melebih-lebihkan, cukup jelas saya melihat ada banyak sekali kemunduran yang telah kita alami," kata Fadli menggunakan akun Twitter @fadlizon AKURAT.CO, Rabu (21/10/2020).

Fadli mengatakan, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi rakyat dan negara sama-sama memikul beban berat. Petama beban utang akibat miskalkulasi, mismanajemen, serta kerja-kerja pembangunan tuna konsep.

"Mengutip laporan Bank Dunia, "International Debt Statistics 2021” utang luar negeri Indonesia saat ini menempati urutan ke-6 tertinggi di antara negara-negara berpendapatan menengah dan rendah. Saat ini, utang luar negeri kita lebih dari US$402 miliar, jauh lebih besar dibandingkan utang Argentina, Afrika Selatan, ataupun Thailand," ungkapnya.

Selain utang luar negeri, kata Fadli Zon, tahun ini pemerintah juga telah menerbitkan Global Bond sebesar US$4,3 miliar dengan tenor 30 tahun. Artinya, utang ini akan jatuh tempo pada tahun 2050.

"Jadi, jangankan mengurangi beban rakyat dan negara, pemerintahan saat ini justru sedang melarikan sebagian persoalan menjadi beban bagi anak cucu kita nanti. Warisan gunungan utang," ujarnya.

Fadli melanjutkan, kedua beban hukum. Menurutnya, kerusakan tatanan hukum di era pemerintahan terlihat jelas. Periode pertama Jokowi, rakyat disuguhi 16 paket kebijakan hukum dan ekonomi.

"Kini, di tahun pertama periode kedua, kita disuguhi omnibus law Cipta Kerja, satu undang-undang sapujagat yang langsung memangkas 79 undang-undang lainnya di berbagai sektor yang berlainan," imbuhnya.

Fadli Zon melihat pola penerbitan regulasi semacam itu bukanlah bentuk terobosan hukum, melainkan bentuk perusakan hukum.