News

Setahun Berlaku, Moratorium Lahan Masih Belum Berjalan dengan Baik


Setahun Berlaku, Moratorium Lahan Masih Belum Berjalan dengan Baik
Manager Advokasi PUSAKA Tigor Hutapea dan Peneliti ELSAM Sekar Banjaran Aji dalam diskusi media bertema 'Setahun Moratorium Sawit; Mendesak Negara Memulihkan Hak Masyarakat' di Hotel Yello Manggarai, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2019). (AKURAT.CO/Khalishah Salsabila)

AKURAT.CO, Manager Advokasi Pustaka Tigor Gempita Hutape mengatakan moratorium lahan perkebunan sawit masih belum berjalan dengan baik khususnya di daerah Papua.

Hal itu didasarkan pada foto data peta pembukaan lahan 2019 PT Kartika Cipta Pratama Boven Digoel-Papua yang menampilkan sebanyak 133 Ha pembukaan lahan dengan jeda waktu 6 Januari 2019-7 Maret 2019.

Tigor menilai meski moratorium telah dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi proses izin pembukaan lahan masih belum berjalan dengan baik di jajaran bawahnya.

baca juga:

"Karena mereka punya kewenangan sendiri kan dalam proses-proses perizinan. Misalnya izin lokasi hingga izin usaha itu kan kewenangannya Pemda kan. Nah mereka mengejar pendapatan daerah atau ada transaksi menjelang politik kan bisa saja terjadi adanya jual beli perizinan saat terjadinya momentum-momentum politik kan bisa terjadi," kata Tigor setelah mengisi acara 'Setahun Moratorium' di bilangan Manggarai, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2019).

Oleh karena itulah, Tigor menyoroti peran pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan terkait proses perizinan lahan ini.

'Ini yang sulit. Makanya Inpres harus bisa menjawab bagaimana pemerintah daerah juga tunduk. Ini kan belom bisa menjawab nih inpres. Nah harus ada pendekatan tertentu," ungkapnya.

Diketahui, dalam kasus pembangunan perkebunan kelapa sawit di Kapuas dan Papua, Pusaka menemukan bahwa aktivitas pembukaan kebun oleh perusahaan hanya didasarkan pada izin usaha perkebunan tanpa memiliki izin lingkungan dan persyaratan dokumen lingkungan.[]