News

Viral Seruan Aksi 'Jokowi End Game', Sahroni: Tak Etis Politikus Bermanuver di Tengah Pandemi

Semua pihak cukup bekerja dengan baik dalam mengatasi pandemi untuk mendapatkan dukungan dari rakyat


Viral Seruan Aksi 'Jokowi End Game', Sahroni: Tak Etis Politikus Bermanuver di Tengah Pandemi
Wakil Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni (dpr.go.id)

AKURAT.CO, Anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni menilai, sangat tidak etis bila politikus bermanuver politik di tengah pandemi COVID-19.

Hal itu disampaikan merespon seruan aksi bertajuk 'Jokowi End Game' yang sempat viral di media sosial (medsos).

“Pandemi bencana kemanusiaan, harusnya kita saling bahu-membahu memperbaiki keadaan, bukan malah menyerang lawan. Jadi tolong jangan manfaatkan pandemi jadi senjata politik. Tolong nuraninya dipakai,” ujar Sahroni sebagaimana yang dikutip AKURAT.CO dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (26/7/2021). 

Sahroni mengatakan, semua pihak cukup bekerja dengan baik dalam mengatasi pandemi untuk mendapatkan dukungan dari rakyat. Sebab, rakyat bisa menilai sendiri calon pemimpinnya. Karena menurutnya, perang politik malah akan memecah fokus dalam membantu menyelesaikan masalah pandemi. Rakyat justru akan makin sengsara.

"Jadi untuk sekarang, sebaiknya sudahilah saling menyerang ini. Toh kalau politisi, pejabat, atau partainya jika kerja benar dan membantu rakyat, mereka lihat kok, dan tentunya akan jadi pertimbangan mereka juga untuk elektabilitas nantinya. Dengan kerja, bukan dengan pencitraan atau serang lawan," paparnya.

Guna menindaklanjuti hal tersebut, Sahorni akan berkomunikasi dengan kepolisian terkait kemungkinan dilarangnya segala aksi demonstrasi di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masa pandemi.

“Orang salat Idul Adha saja enggak boleh, masa demo boleh," pungkasnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah mengetahui ada sebagian masyarakat yang menolak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diperpanjang.

Mahfud menegaskan penyampaian aspirasi adalah hal yang wajar. Penolakan terhadap langkah yang ditempuh pemerintah dalam upaya melawan COVID-19 juga terjadi di negara-negara lain.

"Berkaitan dengan segala upaya yang dilakukan pemerintah memang kemudian muncul seruan di media sosial yang digalang oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan aksi-aksi terkait kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19. Saya katakan itu dimana-mana terjadi dan di Indonesia terjadi juga," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Sabtu (24/7/2021).

Sebelum konferensi pers digelar, Mahfud mengatakan pihaknya terlebih dahulu menggelar rapat bersama 9 kementerian dan lembaga, yakni Mendagri, Menlu, Menkominfo, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kapolri dan KSP. Intinya, rapat menyoroti keresahan yang ada di tengah masyarakat terkait penanganan COVID-19.

"Oleh sebab itu kita bertemu, kita jelaskan masalahnya," imbuh Mahfud.[]