News

Serikat Pekerja Kereta Api Ancam Mogok Kerja

Serikat Pekerja Kereta Api Ancam Mogok Kerja
Persiapan Kereta Api Jelang Mudik Lebaran di Beber (ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto)

AKURAT.CO, Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) mengancam akan melakukan mogok kerja jika sejumlah tuntutan yang dikemukakan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) tidak dipenuhi. Salah satunya terkait proses pengelolaan korporasi yang masih diwarnai dengan indikasi pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) oleh manajemen PT KAI. 

"Selanjutnya, jika tuntutan dan permintaan SPKA tidak ada titik temu, maka SPKA akan melakukan upaya-upaya yang konstitusional bahkan jika diperlukan akan menempuh aksi-aksi lain seperti aksi damai atau mogok kerja," ucap Jurubicara Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) Dani Hamdani dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Senin (7/2/2022).

Salah satu yang disoroti SPKA adalah adanya mutasi sebagian besar pekerja di bidang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di kantor pusat. SPKA mempertanyakan indikasi pelanggaran GCG mengingat mutasi terjadi pada saat proses pengadaan sedang berlangsung.

baca juga:

"Tiba-tiba tim PBJ dicopot dan dimutasikan ke luar daerah yang jauh. Hal lain yang menimbulkan tanda tanya dalam proses PBJ tersebut," jelasnya. 

Berdasarkan informasi yang  diterima SPKA, peserta pengadaan yang tidak lolos dalam evaluasi  administrasi dan teknis menghubungi tim PBJ agar bisa tetap diikutkan dalam proses pengadaan tetapi ditolak oleh tim PBJ karena tidak memenuhi persyaratan. Sebaliknya, peserta yang lolos tidak hadir dalam proses selanjutnya yaitu pembukaan surat penawaran.

Kedua, SPKA meminta manajemen wajib mematuhi PKB. Manajemen telah mengeluarkan Peraturan Direksi Nomor PER.U/KH.201/I/1/KA-2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang izin tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan. Isi dari Peraturan Direksi tersebut melanggar  ketentuan dalam PKB dan dalam proses pembuatannya manajemen melanggar kesepakatan yang telah disepakati.

"Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tentang perlindungan hak berorganisasi dan  dispensasi untuk kegiatan SPKA sebagaimana termuat dalam PKB Pasal 8 dan Pasal 9.  SPKA berpendapat bahwa manajemen telah mengingkari atau inkonsistensi terhadap  keputusan yang telah disepakati bersama," sebut Dani.

Ketiga, SPKA secara tegas menolak akuisisi KCI (PT KAI Commuter) yang membuat kepemilikan saham KAI. Sebaliknya, SPKA mendukung integrasi dan kolaborasi dalam sistem transportasi nasional. Dijelaskan juga bahwa selama ini diduga manajemen terkesan mengabaikan masukan SPKA sebab akuisisi dapat merugikan perusahaan serta mempengaruhi kesejahteraan pekerja.

"Akuisis no intergrasi yes," tegas Dani.

Keempat, SPKA meminta pemerintah untuk mengevaluasi Peraturan Keuangan Nomor PMK 138/PMK.02/ tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. SPKA menilai keberadaan PMK tersebut membebani keuangan PT KAI sehingga berpotensi menambah beban biaya sebesar Rp1,5 triliun-Rp2 triliun di tengah kondisi perusahaan selama pandemi saat ini.

Kelima, SPKA juga meminta pemerintah untuk mendanai Infrastructure Maintenance Operation (IMO) pada tahun Anggaran 2022 secara penuh yang merupakan kewajiban pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka berpotensi KAI tidak dapat memenuhi kekurangannya karena beban biaya sudah dialokasikan untuk biaya rutin  seperti operasional, perawatan sarana dan prasarana serta mendukung program keselamatan di perseroan.

"Jika tidak dipenuhi maka PT KAI berpotensi tidak dapat memenuhi kekurangan biayanya yang telah dialokasikan untuk biaya rutin seperti operasional dan perawatan sarana dan prasarana di PT KAI," demikian kata Dani Hamdani.[]