Ekonomi

Serikat Buruh Kecewa PLN Lepas Tangan Terkait THR Pekerja Outsourcingnya

PLN tidak lepas tangan terkait dengan permasalahan kekurangan THR buruh outsourcing PLN.  


Serikat Buruh Kecewa PLN Lepas Tangan Terkait THR Pekerja Outsourcingnya
Petugas melakukan pengecekan unit Power Bank jaringan listrik milik PLN di area hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Jumat (15/1/2019). PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jakarta Raya menyiapkan 1 unit Power Bank 1.000 kVA dan 1 unit Power Bank 630 kVA serta 3 unit UPS 500 kVA sebagai cadangan untuk memenuhi pasokan listrik pelaksanaan Debat Capres ke 2 yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2019. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE FSPMI) memberikan tanggapan atas pernyataan pihak PLN, yang menyebutkan bahwa soal pengupahan hingga THR pekerja dari vendor, harusnya para buruh menagih ke perusahaan vendor tersebut, bukan ke PLN.

Menanggapi pernyataan pihak PLN, Ketua Umum SPEE FSPMI Abdul Bais meminta agar PLN tidak lepas tangan terkait dengan permasalahan kekurangan THR buruh outsourcing PLN.  

Menurutnya, justru pangkal persoalan permasalahan pengupahan di perusahaan vendor PLN berawal dari Peraturan Direksi (Perdir) PLN Nomor 0219. Di mana Perdir tersebut menghilangkan 2 komponen tunjangan tetap, yaitu tunjangan kompetensi dan tunjangan delta menjadi tunjangan tidak tetap. 

“Karena bukan lagi tunjangan tidak tetap, kedua tunjangan tersebut tidak lagi masuk dalam perhitungan pembayaran THR. Itulah sebabnya THR buruh outsourcing PLN tahun 2021 per orangnya berkurang 300 ribu sampai 1,5 juta dari tahun sebelumnya,” kata Abdul Bais lewat keterangan tertulisnya, Minggu (13/6/2021).

Dengan kata lain, PLN telah menurunkan standart upah buruh outsourcing. Untuk itu pihaknya meminta agar PLN tidak berlindung di balik vendor. 

“Kalau dibilang kami bukan karyawan PLN dan harus menagih ke perusahaan Vendor, lalu mengapa dengan dasar Peraturan Direksi PLN tersebut nilai THR kami dikurangi?” Tegas Abdul Bais.

Ia menambahkan serikat pekerja sudah mengajukan perundingan biparti dengan vendor PLN. Tetapi jawaban vendor, masalah pengupahan adalah wewenang dari PLN.

"Alhasil, buruh merasa 'dipimpong'. Baik PLN maupun vendor tidak ada yang bertanggungjawab," ucapnya.

Sementara itu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, bahwa KSPI mendukung penuh perjuangan buruh outsourcing PLN sebagaimana yang disampaikan Abdul Bais di atas.