News

Seribuan PKL Malioboro Tak Tersentuh Bantuan Modal Bergulir Pemerintah

Seribuan PKL Malioboro Tak Tersentuh Bantuan Modal Bergulir Pemerintah


Seribuan PKL Malioboro Tak Tersentuh Bantuan Modal Bergulir Pemerintah
Pedagang kaki lima memasang bendera putih di gerobak dan pot besi tanaman di kawasan Malioboro, Jumat (30/7/2021) (akurat.co/Kumoro Damarjati)

AKURAT.CO, Sekitar seribuan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, belum tersentuh bantuan sejak diberlakukannya serangkaian kebijakan PPKM darurat dan level 4 pada 3 Juli 2021 lalu.

Presidium PKL Malioboro Sujarwo menyebut dari total 11 paguyuban pedagang, baru 2 saja yang menerima bantuan modal bergulir tanpa bunga dari Pemda DIY. Alasannya, mereka sudah berbadan hukum koperasi.

Dari 9 paguyuban yang belum berbadan hukum koperasi, terhitung ada sekitar seribuan pedagang di dalamnya.

"Misalnya, Pemalni yang nempel di dinding belum (dapat bantuan). Itu yang aktif sekitar 30an. Kemudan angkringan 40, lesehan sekitar 40, Handayani 40an, Pasar sore sekitar 200an, Pasar Sentir 400an. Jadi yang masih belum ini 1000an lebih yang belum dapat," kata Sujarwo di barat Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Jumat (30/7/2021).

Pihaknya pun berharap akan terobosan Pemda DIY yang mampu memberikan akses modal bergilir tanpa bunga kepada 9 paguyuban lainnya.

"Kalau bantuan dana bergulir itu kita minta melalui paguyuban. Bukan hanya koperasi, tapi yang terjadi kan hanya melalui koperasi," sebutnya.

Di satu sisi, lanjut Sujarwo, pemerintah bisa memikirkan skema penyaluran bantuan yang diambil melalui Dana Keistimewaan (Danais). Hal ini memungkinkan menurut dia, melihat lokasi berjualan para PKL Malioboro.

"Mereka ini berada, jualan di kawasan cagar budaya, berada di bawah Dinas Kebudayaan. Kan bantuan lain bisa. Jadi fisik bisa, seharusnya juga bisa," paparnya.

Sujarwo berujar, PKL Malioboro bisa dibilang paling terdampak serangkaian kebijakan PPKM ini. Lantaran mereka berada di pusat kota dan selalu mendapatkan pengawasan dari pemerintah.

"Yang paling susah adalah orang yang berdagang di kawasan Malioboro. Pusatnya kota, pusatnya pengunjung, pasti diawasi super ketat. Kalau di daerah kita masih bisa buka (kucing-kucingan). (Di Malioboro) sekarang aja jam 8 listrik sudah dimatiin to," pungkasnya.

Terpisah, Asisten I Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sumadi menyebut pihaknya akan mencoba menyampaikan aspirasi para pedagang yang belum terwadahi koperasi ini ke Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

"Kemarin sudah kita sampaikan yang berkoperasi kelihatannya sudah mereka terima tapi ini kan komunitas yang tidak terwadahi oleh koperasi. Ini usulan akan kami sampaikan ke pimpinan, apakah ada kebijakan khusus berkaitan," katanya di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta.

Sebelumnya diberitakan, asosiasi PKL Malioboro kompak memasang bendera putih di sisi timur Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta, Jumat (30/7/2021) pagi.

Bendera putih sebagai simbol berkabung sekaligus menyerah usai menghadapi berjilid-jilid kebijakan PPKM darurat hingga level 4 sejak 3 Juli 2021 lalu. Sedari waktu itu, mereka mengaku tak mendapat pemasukan.

Selain meminta bantuan modal bergulir untuk 9 paguyuban, mereka memohon kepada Pemda DIY agar menambah durasi jam operasi hingga pukul 23.00 WIB. Termasuk, membuka seluruh akses menuju Malioboro yang sampai saat ini masih dibatasi. []