News

Serangan KKB Tewaskan Prajurit TNI, Mahfud Sebut Akibat Perubahan Ini

Serangan kelompok teroris tersebut, kata Mahfud, terjadi setelah perubahan strategi TNI menghadapi kelompok teroris di Papua dari ofensif ke defensif.


Serangan KKB Tewaskan Prajurit TNI, Mahfud Sebut Akibat Perubahan Ini
Menko Polhukam Mahfud MD dalam siaran YouTube Cokro TV (Screenshot Channel YouTube Cokro TV)

AKURAT.CO Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengakui aksi penembakan yang dilakukan oleh kelompok teroris di Papua beberapa hari terakhir, telah menewaskan beberapa prajurit TNI.

Serangan kelompok teroris tersebut, kata Mahfud, terjadi setelah perubahan strategi TNI menghadapi kelompok teroris di Papua dari ofensif ke defensif.

"Di Papua juga ada penembakan beberapa waktu terakhir ini memang ada beberapa warga TNI meninggal tetapi memang itu merupakan perubahan situasi baru dalam pendekatan baru sekarang TNI itu bersifat defensif, tidak ofensif," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Jakarta, Jumat (28/1/2022).

baca juga:

Meski begitu, kata dia, ada kemajuan setelah perubahan pendekatan terhadap situasi keamanan di Papua berjalan. Yakni tidak adanya korban jiwa dari pihak warga sipil yang seringkali TNI dan Polisi sebagai tertuduh atas kematian warga sipil korban penembakan.

Kini, warga sipil lebih aman dan tidak lagi menjadi korban kontak tembak antara TNI, Polri dan kelompok teroris.

"Tapi satu kemajuan yang harus kita pelihara tidak ada korban warga atau masyarakat sipil sejak ada pendekatan baru. Sasarannya ya kalau enggak TNI, ya Polri. Ini dulu, masyarakat sipil harus dijaga keselamatannya," katanya.

Tetapi, kata dia, Panglima TNI telah melaporkan padanya akan mengevaluasi perubahan pendekatan penanganan konflik Papua itu. Sehingga pendekatan di Papua benar-benar tepat dan komprehensif.

“Sekarang, bagaimana cara defensif, pendekatan baru itulah yang menurut Pak Panglima (Andika Perkasa) tadi akan segera dievaluasi dan disempurnakan," katanya.

Dia mengatakan, pemerintah dan DPR RI juga telah menyepakati untuk kembali memekarkan Provinsi Papua atau menambah daerah otonomi baru di provinsi itu. Keputusan itu pun telah dibuat.

Penolakan dari sebagian kelompok masyarakat, kata dia, adalah lumrah dan tidak akan membatalkan rencana pemerintah.

"Kebijakan untuk Papua tetap. Kita tahu bahwa pemerintah, Presiden dan DPR itu sudah menyepakati untuk segera memekarkan Papua. Orang boleh tidak setuju, boleh setuju tapi yang jelas itu sudah berdasarkan pertimbangan yang matang, sudah melibatkan para surveyor, di survey tentang itu, kemudian apa dampak sosial politiknya kita akan jalan dengan rencana pemekaran Papua itu sesuai dengan agenda pemerintahan kita. Bahwa ada yang setuju, tidak setuju itu biasa. Kita tetap jalan. Kalau kita menunggu orang tidak mengeritik, maka kita tidak akan bekerja," katanya. []